Oleh: Laode Muh. Faisal, S.E

Ada sebuah pertanyaan besar yang patut diajukan menjelang pembahasan RAPBN 2027: ketika negara memiliki ruang fiskal yang terbatas, apa yang seharusnya menjadi prioritas utama—mengenyangkan perut hari ini atau mencerdaskan bangsa untuk puluhan tahun ke depan?

Pertanyaan itu bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan makanan bergizi dengan pendidikan. Anak-anak yang lapar tentu sulit belajar. Gizi yang buruk juga dapat menghambat tumbuh kembang dan kemampuan belajar. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki alasan sosial yang kuat.

Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika program yang sangat besar secara fiskal berhadapan dengan kebutuhan pendidikan yang juga belum selesai.

Paradoks Arah Kebijakan Anggaran Indonesia Menuju 2027

Di satu sisi, pemerintah menyatakan pendidikan tetap menjadi prioritas. Anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 bahkan direncanakan mencapai Rp820,9 triliun, atau meningkat dibandingkan alokasi pendidikan dalam APBN 2026 sebesar Rp769,09 triliun.

Secara nominal, angka tersebut menunjukkan kenaikan sekitar Rp51,8 triliun. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar membandingkan angka: ke mana tambahan anggaran tersebut dialirkan?

Sebab di dalam anggaran pendidikan RAPBN 2027 terdapat alokasi sekitar Rp240 triliun untuk Program MBG dengan target 60,6 juta penerima manfaat. Nilai itu setara sekitar 29 persen dari total anggaran pendidikan 2027.

Di sinilah publik layak bertanya: apakah anggaran pendidikan benar-benar sedang diperkuat untuk meningkatkan mutu pendidikan, atau sebagian besar tambahan ruang fiskal justru terserap oleh program MBG? Pertanyaan tersebut bukan berarti menolak MBG.

Anak yang lapar tentu sulit berkonsentrasi di kelas. Gizi buruk dapat memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar. Program makanan bergizi bagi anak sekolah karena itu memiliki dasar kebijakan yang kuat. Tetapi pendidikan nasional juga memiliki persoalan yang tidak kalah mendesak.

Sekolah rusak belum seluruhnya terselesaikan. Kualitas guru masih menjadi tantangan. Kesenjangan pendidikan antardaerah masih lebar. Akses pendidikan tinggi belum sepenuhnya merata. Literasi dan numerasi masih menjadi pekerjaan rumah. Digitalisasi pendidikan membutuhkan infrastruktur. Pendidikan vokasi juga membutuhkan investasi besar agar benar-benar terhubung dengan kebutuhan industri.

Maka pertanyaan mendasarnya bukan MBG atau pendidikan. Pertanyaannya adalah: apakah MBG boleh mengambil porsi sedemikian besar dari ruang yang disebut sebagai anggaran pendidikan?

Perdebatan tersebut bukan muncul tiba-tiba pada RAPBN 2027. Dalam APBN 2026, anggaran pendidikan ditetapkan sekitar Rp769,09 triliun. Pada saat yang sama, program MBG memperoleh porsi yang sangat besar dalam struktur anggaran pendidikan.

Persoalan mengenai masuknya MBG dalam penghitungan anggaran pendidikan 20 persen telah menjadi perdebatan konstitusional yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, salah satu persoalan yang dipersoalkan adalah ketentuan APBN 2026 yang memasukkan program makan bergizi pada lembaga pendidikan ke dalam cakupan pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan.

Perdebatan itu penting karena amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan bukan sekadar persoalan memenuhi angka 20 persen. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Artinya, angka 20 persen seharusnya menjadi jaminan fiskal bagi pendidikan, bukan sekadar angka yang dapat diisi oleh berbagai program yang memiliki hubungan dengan peserta didik.

RAPBN 2027: Angkanya Naik, Tetapi Ruang Pendidikan Dipertanyakan

RAPBN 2027 menawarkan angka Rp820,9 triliun. Sekilas, ini kabar baik. Tetapi jika anggaran pendidikan naik sekitar Rp51,8 triliun dibandingkan APBN 2026, sementara MBG sendiri mendapatkan sekitar Rp240 triliun, maka publik perlu melihat struktur tersebut secara lebih kritis.

Jangan sampai kita terjebak pada logika sederhana: anggaran pendidikan naik, berarti pendidikan semakin kuat. Belum tentu. Anggaran bisa meningkat, tetapi apabila pertumbuhan terbesar justru berada pada program yang bersifat konsumtif dan tidak secara langsung memperkuat sistem pendidikan, maka kenaikan nominal belum tentu identik dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Makanan memang dikonsumsi hari ini. Tetapi gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, pelatihan guru, beasiswa dan teknologi pendidikan adalah investasi yang manfaatnya bisa berlangsung bertahun-tahun. Di sinilah pemerintah harus mampu membuktikan bahwa setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Mengenyangkan Perut Tidak Boleh Mengorbankan Otak

Kita tidak sedang mempertentangkan perut dengan otak. Keduanya sama-sama penting. Anak harus sehat agar mampu belajar. Tetapi setelah anak kenyang, negara harus memastikan bahwa ia mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Jangan sampai negara berhasil memastikan anak mendapatkan makanan bergizi setiap hari, tetapi anak tersebut tetap belajar di ruang kelas yang tidak layak. Jangan sampai anak memperoleh makanan bergizi, tetapi kualitas pembelajaran tidak meningkat. Jangan sampai angka penerima MBG terus bertambah, sementara kemampuan membaca, berhitung, berpikir kritis dan keterampilan anak Indonesia tidak mengalami lompatan berarti.

Tujuan akhir pembangunan manusia bukan sekadar anak tidak lapar. Tujuan akhirnya adalah anak mampu mengubah kehidupannya melalui pengetahuan dan keterampilan.

MBG Harus Dievaluasi, Bukan Diistimewakan

Program sebesar MBG tentu membutuhkan evaluasi yang sama besarnya. Dengan alokasi sekitar Rp240 triliun dalam RAPBN 2027, pemerintah harus membuka secara transparan bagaimana anggaran tersebut dihitung, siapa penerimanya, bagaimana mekanisme pengadaannya, berapa biaya per porsi, bagaimana pengawasan dilakukan dan apa indikator keberhasilannya.

Masyarakat juga berhak mengetahui apakah MBG benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas kesehatan dan pendidikan anak. Jika MBG mampu meningkatkan status gizi, kehadiran siswa, konsentrasi belajar dan prestasi akademik, maka program tersebut patut dipertahankan dan diperkuat.

Tetapi jika hasilnya tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan, maka pemerintah harus berani melakukan koreksi. Tidak boleh ada program yang kebal dari evaluasi hanya karena membawa nama besar pembangunan manusia.

Jangan Sampai Pendidikan Menjadi “Kantong Besar”

Yang paling penting dari perdebatan RAPBN 2027 adalah jangan sampai istilah anggaran pendidikan berubah menjadi semacam “kantong besar” yang dapat menampung berbagai program pemerintah selama penerimanya berkaitan dengan anak atau sekolah. Jika demikian, maka angka 20 persen kehilangan makna substantifnya.

Pendidikan membutuhkan anggaran yang benar-benar diarahkan untuk pendidikan. MBG dapat berjalan sebagai program pembangunan manusia. Tetapi jangan sampai kebutuhan sekolah, guru, siswa dan perguruan tinggi harus berebut ruang dengan program lain dalam satu keranjang anggaran pendidikan.

Justru, pemerintah harus memperlihatkan dengan jelas: berapa anggaran untuk pendidikan dalam arti sempit, berapa untuk MBG, berapa untuk guru, berapa untuk sarana-prasarana, berapa untuk beasiswa, dan berapa untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Transparansi semacam itu penting agar masyarakat tidak hanya disuguhi angka Rp820,9 triliun.

RAPBN 2027 Harus Menjawab Masa Depan

RAPBN bukan hanya daftar angka. RAPBN adalah gambaran tentang masa depan seperti apa yang hendak dibangun pemerintah. Jika pemerintah ingin Indonesia menjadi negara maju, maka pendidikan harus ditempatkan sebagai investasi strategis jangka panjang. MBG boleh menjadi bagian dari investasi tersebut. Tetapi jangan sampai program jangka pendek menggeser investasi jangka panjang.

Kita membutuhkan anak-anak yang sehat, tetapi kita juga membutuhkan anak-anak yang cerdas. Kita membutuhkan generasi yang kenyang, tetapi kita juga membutuhkan generasi yang mampu membaca, berhitung, berpikir kritis, menciptakan teknologi, berinovasi dan bersaing di tingkat global.

Karena itu, perdebatan RAPBN 2027 seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah anggaran pendidikan naik atau turun. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: dari Rp820,9 triliun anggaran pendidikan itu, berapa yang benar-benar digunakan untuk mencerdaskan bangsa?

Jika sekitar Rp240 triliun dialokasikan untuk MBG, maka pemerintah dan DPR wajib memastikan sisa anggaran pendidikan tidak kehilangan daya dorongnya untuk memperbaiki mutu pendidikan.

Sebab pendidikan bukan sekadar urusan memberi makan anak agar mampu duduk di bangku sekolah. Pendidikan adalah tentang apa yang terjadi setelah anak itu duduk di bangku sekolah. Apakah ia menjadi lebih pintar? Apakah ia memiliki keterampilan? Apakah ia mampu berpikir kritis? Apakah ia memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak di kota besar? Dan yang paling penting, apakah pendidikan membuatnya mampu keluar dari kemiskinan dan ikut membangun bangsa?

Di situlah keberhasilan RAPBN 2027 seharusnya diukur.

Jangan sampai negara terlalu sibuk mengenyangkan perut, tetapi lupa mencerdaskan bangsa. Karena Indonesia membutuhkan keduanya: anak yang sehat untuk belajar dan sistem pendidikan yang kuat untuk membentuk masa depan.

*Artikel ini adalah kiriman dari sobat edisiindonesia.id. Isi artikel ini merupakan opini penulis dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.