KENDARI, EDISIINDONESIA.id-Peringatan May Day setiap tanggal 1 Mei tidak dapat direduksi menjadi sekadar ritual simbolik yang steril dari konflik sosial-ekonomi. Dalam perspektif historis materialis, May Day merupakan kristalisasi perjuangan kelas pekerja global terhadap relasi produksi yang timpang dalam sistem kapitalisme industri. Ia lahir dari antagonisme struktural antara pemilik modal dan tenaga kerja, yang pada intinya memperjuangkan pengakuan atas nilai kerja manusia, pembatasan eksploitasi, serta distribusi hasil produksi yang lebih adil.

Namun, dalam konteks Indonesia kontemporer menjelang 2026, terdapat kecenderungan kuat bahwa peringatan ini mengalami depolitisasi dan de-radikalisasi makna. Ia kerap direduksi menjadi ruang seremonial institusional, di mana bahasa perjuangan kelas digantikan oleh bahasa teknokratis pembangunan. Dalam proses ini, terdapat risiko alienasi simbolik dan struktural: subjek utama perjuangan justru tidak lagi menjadi pusat artikulasi makna dari peristiwa yang historisnya lahir dari darah dan keringat mereka sendiri.

Secara normatif, negara telah membangun kerangka hukum yang secara formal mengakui hak-hak dasar buruh. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 ayat (1) menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Begitu pula dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melalui perubahan Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, ditegaskan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus dihindari melalui mekanisme dialog. Secara formal, ini menunjukkan pengakuan negara terhadap prinsip perlindungan tenaga kerja.

Akan tetapi, dalam analisis kritis, keberadaan norma hukum tidak otomatis berjalan selaras dengan realitas material di lapangan. Terdapat gap struktural antara legal-formalisme dan realitas sosio-ekonomi buruh. Kesenjangan ini semakin kompleks pada 2026, ditandai oleh transformasi digital, integrasi mendalam dalam ekonomi global, serta reorganisasi relasi kerja dalam kerangka fleksibilisasi tenaga kerja.

Pada tahun 2026, struktur ekonomi Indonesia semakin terjerat dalam logika global network capitalism, di mana produksi tidak lagi terpusat secara nasional, melainkan terfragmentasi dalam rantai pasok global. Dalam konfigurasi ini, tenaga kerja domestik terjebak dalam kompetisi internasional yang menuntut efisiensi tinggi, fleksibilitas ekstrem, dan penekanan biaya produksi.

Konsekuensinya, terjadi normalisasi atas bentuk-bentuk kerja prekariat: kerja kontrak jangka pendek, outsourcing, kerja berbasis platform digital, serta gig economy yang tidak menjamin stabilitas pendapatan maupun perlindungan sosial jangka panjang. Transformasi ini menciptakan apa yang disebut sebagai prekarisasi struktural. Ketidakpastian bukan lagi anomali, melainkan menjadi bagian inheren dari desain ekonomi itu sendiri sebagai mekanisme adaptasi terhadap volatilitas pasar.

Di sisi lain, tekanan biaya hidup menunjukkan pola yang tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Inflasi kebutuhan dasar—pangan, perumahan, transportasi, dan pendidikan—menciptakan tekanan reproduksi sosial yang berat. Terjadi asimetri: buruh adalah aktor utama produksi nilai, namun tidak memperoleh proporsi kesejahteraan yang sepadan.

Lebih jauh, keterlibatan Indonesia dalam ekonomi global memiliki posisi ambivalen. Di satu sisi membuka lapangan kerja, namun di sisi lain memperkuat logika kompetisi yang sering kali menekan standar perlindungan. Dalam situasi perlambatan ekonomi, buruh kerap menjadi variabel penyesuaian utama melalui pemotongan jam kerja, penurunan upah, atau efisiensi tenaga kerja.

Dalam kerangka inilah, May Day seharusnya berfungsi sebagai ruang politisasi kesadaran kelas, bukan sekadar pesta simbolik. Ia harus menjadi arena kritik terbuka terhadap relasi kuasa ekonomi, termasuk bagaimana kebijakan nasional bernegosiasi dengan tekanan kapital global. Namun yang terjadi justru depolitisasi: bahasa konflik digantikan oleh wacana harmonisasi yang menutupi ketimpangan struktural.

Alienasi buruh terjadi dalam dua dimensi: pertama, alienasi material dalam relasi produksi; kedua, alienasi simbolik dalam representasi politik. Ketika diskursus ketenagakerjaan didominasi oleh istilah “daya saing” dan “efisiensi” tanpa menyentuh realitas penderitaan pekerja, maka terjadi pemisahan antara bahasa kebijakan dan pengalaman hidup nyata.

Fakta bahwa tuntutan buruh—upah layak, kepastian kerja, jaminan sosial—terus berulang dari tahun ke tahun menunjukkan stagnasi struktural. Ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan indikator bahwa sistem produksi masih belum berpihak sepenuhnya pada kelas pekerja.

Oleh karena itu, May Day harus dipahami sebagai ruang dialektis antara hukum, ekonomi politik, dan pengalaman hidup. Ia tidak boleh direduksi menjadi ritual negara, tetapi harus mempertahankan dimensi kritisnya sebagai ruang perlawanan terhadap ketidakadilan. Dalam perspektif ini, buruh bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek historis yang mampu mendefinisikan ulang arah pembangunan.

Pada akhirnya, di tengah transformasi digital dan fleksibilisasi kerja tahun 2026, May Day harus tetap menjadi ruang resistensi epistemik dan politik. Selama masih ada ketidakpastian kerja, eksploitasi dalam bentuk prekaritas, dan kesenjangan distribusi nilai, maka karakter kritis May Day tidak boleh hilang.

Menjaga makna May Day bukan sekadar soal simbol, melainkan pertanyaan fundamental: apakah ekonomi kita benar-benar menempatkan manusia sebagai pusat, atau justru menundukkan mereka pada logika akumulasi kapital yang buta dan tak terkendali.(**)

Tulisan ini adalah kiriman dari sobat edisiindonesia.id, isi tulisan ini semua dipertanggungjawabkan  oleh penulis.

Penulis: Rafli Tahir