KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, memberikan tanggapan terkait polemik yang mencuat setelah Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin, mengaku menerima sejumlah uang menjelang aksi unjuk rasa ke Istana Negara pada 15 Juni 2026 lalu.

Dian menegaskan bahwa Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, tidak mungkin terlibat dalam praktik yang dituduhkan sejumlah pihak. Ia menilai tudingan yang berusaha mengaitkan nama Wapres dengan polemik ini tidak memiliki dasar yang kuat.

“Kalau mau melihat kenyataan, Mas Wapres tidak mungkin berurusan seperti itu dengan mahasiswa UBK,” ujar Dian Sandi dikutip dari fajar.co.id, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, pertemuan antara perwakilan mahasiswa dengan Wakil Presiden adalah bagian dari upaya pemerintah mendengar aspirasi publik, termasuk dari kalangan kampus. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi Gibran untuk menggunakan cara tertentu guna mendapatkan simpati atau dukungan dari kelompok mahasiswa.

Pengakuan Terima Uang Jadi SorotanSebelumnya, Muhammad Abdi Maludin mengaku menerima uang yang disebutkan bertujuan agar mahasiswa tidak turun melakukan aksi. Pengakuan ini disampaikan saat dirinya diklarifikasi dalam forum di lingkungan kampus, dan rekaman videonya kemudian menyebar luas di media sosial.

“Perihal uang itu memang saya terima, tujuannya agar kami tidak turun aksi. Tetapi pada kenyataannya, kami tetap turun melakukan aksi,” ujar Abdi dalam rekaman yang beredar.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh mahasiswa dan civitas akademika atas polemik yang berkembang. Abdi menjelaskan dirinya bertindak sebagai koordinator aksi gabungan mahasiswa UBK dan UMTH.

Sebagian dana yang diterimanya dibagikan kepada sejumlah pengurus organisasi mahasiswa, alumni, serta digunakan untuk kebutuhan konsolidasi, meskipun ia tidak menyebutkan secara rinci jumlah total uang yang diterima.

Klaim Dana dari Pihak KepolisianLebih lanjut, Abdi mengklaim bahwa dana tersebut berasal dari oknum kepolisian dengan tujuan agar mahasiswa tidak menggelar unjuk rasa di kawasan Istana Negara maupun Gedung DPR RI. Ia juga menambahkan bahwa pembagian uang kepada pihak-pihak terkait baru dilakukan setelah aksi selesai dilaksanakan.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari institusi kepolisian terkait pernyataan yang disampaikan Abdi tersebut.

Aksi Berlangsung dan Berujung AudiensiDiketahui, pada tanggal 15 Juni 2026, mahasiswa UBK memang tercatat mengikuti aksi unjuk rasa di sekitar Istana Negara. Aksi sempat diwarnai ketegangan dengan aparat keamanan, namun akhirnya berjalan lancar dan perwakilan mahasiswa diterima untuk berdialog langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden.

Pertemuan inilah yang kemudian menjadi sorotan publik setelah muncul pengakuan soal dugaan penerimaan uang tersebut.

Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi yang dapat memastikan kebenaran sumber maupun tujuan pemberian uang yang dimaksud. Oleh karena itu, informasi yang beredar masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Polemik ini pun terus menjadi perhatian dan memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan.(edisi/fajar)