EDISIINDONESIA.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau karib disapa KDM menegaskan pentingnya pengawasan terhadap Makan Bergizii Gratis (MBG). Menurutnya, perlu ada Satuan Tugas (Satgas) yang mengawasi.

Hal tersebut diungkapkan KDM dalam siniar yang tayang di YouTube Dewan Pers Official yang tayang pada 3 Oktober 2025.

“Kita akan MoU dengan BGN. Saya akan membtnuk Satgas untuk menangani MBG di Jawa Barat,“ kata KDM dikutip Kamis, (27/3/2026).

Saat ini, Satgas tersebut sudah dibentuk. Namun MoU nya, berdasarkan penelusuran data sumber terbuka melalui mesin pencari belum ada informasi.

Namun pada intinya, KDM menyebut dirinya akan menggunakan ruang digital untuk pengawasan MBG. Salah satu caranya memanfaatkan media sosial.

“Saya akan membikin ruang pelaporan di kanal YouTube saya, di seluruh kanal media sosial saya boleh diposting,” ujarnya.

Dia juga menegaskan, tidak boleh lagi guru yang mencicipi pertama kali MBG tersebut. Tapi menjadi tugas tenaga teknis.

“Disampaikan, setiap harti guru tidak boleh mencicipi, yang harus mencicipi adalah tenaga teknis yang memeriksa makanan, sebelum makanan itu tiba di sekolah. Jangan guru,” tergasnya.

Di sisi lain, dia mendorong semua pihak terkait mengunggah menu MBG di media sosial. Lalu memberi penilaian.

“Kemudian yang berikutnya, orang tua siswa, siswa dan guru boleh memposting makanan yang diterima,” imbuhnya.

Jika nilainya kurang, ada sanksi yang menanti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapurnya.

“Kalau nilainya kurang, maka saya bilang ada tiga hal yang akan saya lakukan sebagai gubernur untuk mengawal program ini,” ucapnya.

“Pertama sanksi administratif, kedua penutupan sapurnya, ketiga sanksi pidana,” sambung KDM.

Hal tersebut, kata dia ditempuh, misalnya ketika ada potensi korupsi.

“Kenapa? Kalau dari Rp10 ribu dikurangi RP7 ribu atau Rp6 ribu, maka uang negara Ini hilang dalam satu porsi makanan,” pungkasnya. (edisi/fajar)