EDISIINDONESIA.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dinilai sarat persoalan integritas dan efisiensi.

Pada Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025), ia kembali menyebut pembekuan Bea Cukai menjadi kemungkinan apabila perbaikan mendesak tak segera dilakukan.

Purbaya menegaskan persoalan impor ilegal telah berdampak serius pada industri nasional. Ia bahkan menyatakan siap merumahkan hingga 16.000 pegawai jika DJBC tidak mampu melakukan reformasi signifikan.

“Kalau memang tidak bisa perform, ya kita bekukan dan betul-betul beku,” ujarnya.

Meski Presiden Prabowo Subianto mengusulkan opsi pembekuan, Purbaya meminta waktu satu tahun untuk memperbaiki kinerja DJBC dan memberi kesempatan kepada pegawai untuk berbenah.

Ia menegaskan bahwa tidak semua pegawai harus terkena imbas. Pemerintah dapat menyeleksi kembali pegawai yang dinilai masih layak melanjutkan tugas.

“Nanti akan terpilih dan dalam prosesnya akan kelihatan yang mana yang bisa gabung, yang mana yang tidak. Sementara, yang tidak bisa mengubah diri akan saya selesaikan langsung dengan cepat,” ujar Purbaya.

Purbaya menilai pemberian waktu ini penting agar perbaikan dilakukan secara adil dan terukur.

“Daripada langsung tutup tanpa peringatan, tentu lebih baik memberi kesempatan memperbaiki diri,” tegasnya.

Ia juga menyebut apabila pembekuan benar-benar dilakukan, fungsi kepabeanan bisa dialihkan kepada Societe Generale de Surveillance (SGS), perusahaan inspeksi, verifikasi, dan sertifikasi asal Swiss yang pernah menangani tugas serupa pada masa lalu.

Pernyataan ini mengulang sikap Purbaya pada akhir November 2025. Ketika itu ia menyampaikan ancaman pembekuan sebagai pemantik agar jajaran Bea Cukai memperbaiki reputasi dan pelayanannya.

Ia kembali menegaskan perlunya keseriusan seluruh pihak di Kementerian Keuangan untuk mendorong perubahan.

“Kalau kita gagal memperbaiki, 16.000 pegawai Bea Cukai bisa dirumahkan,” ujarnya.

Menurut Purbaya, apabila reformasi tidak berjalan dan tingkat kepuasan publik tetap rendah, opsi pembekuan DJBC serta pengalihan tugas ke SGS bisa terjadi.

“Karena ancamannya serius. Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan dan diganti dengan SGS,” pungkasnya. (edisi/bs)