KENDARI, EDISIINDONESIA.id– Pengadaan mobil dinas baru untuk unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) senilai miliaran rupiah menuai sorotan tajam.

Langkah ini dinilai sejumlah pihak, termasuk akademisi, sebagai bentuk ketidakpekaan dan minimnya empati sosial di tengah kondisi masyarakat.

Empat unit mobil dinas mewah merek Hyundai, yang ditaksir berharga fantastis per unitnya, diketahui telah diserahterimakan kepada Ketua dan tiga Wakil Ketua DPRD Sultra pada tahun ini. Kehadiran kendaraan baru ini bahkan kerap terlihat terparkir di lobi khusus pimpinan DPRD Sultra, seperti mobil dinas Wakil Ketua I, La Ode Muhamad Frebi Rifai (plat nomor DT 7), dan Wakil Ketua III, Hj. Hasmawati (plat nomor DT 9).

Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPBJP), belanja kendaraan dinas roda empat ini dianggarkan sebesar Rp5.589.000.000, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Upaya konfirmasi kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sultra, La Ode Butolo, serta Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, Wakil Ketua I La Ode Muhamad Frebi Rifai, dan Wakil Ketua III Hj. Hasmawati, tidak membuahkan hasil. Pihak-pihak terkait enggan merespons pertanyaan awak media hingga berita ini diturunkan.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Andi Awaluddin, menjadi salah satu suara yang mengkritisi keras kebijakan ini. Pada Kamis (2/10/2025), ia menyatakan bahwa pengadaan mobil dinas mewah tersebut menunjukkan pimpinan DPRD Sultra tidak memiliki kepekaan terhadap empati publik.

“Ketika anggota DPR, khususnya pimpinan, tidak ada kepekaan tentang empati publik yang saat ini sedang menyoroti bagaimana kemewahan fasilitas dan gaji besar yang diperoleh anggota DPR, saya pikir pengadaan ini menjadi cerminan bahwa anggota DPR utamanya unsur pimpinan tidak mempunyai empati sosial,” tegas Andi Awaluddin.

Menurut Dosen Ilmu Politik UMK Kendari ini, legislatif seolah mengabaikan harapan dan suara rakyat, lebih cenderung mementingkan kenyamanan fasilitas dan mempertontonkan kemewahan.

“Ini sangat mencederai perasaan publik dan menjadi buruk ketika sorotan publik harus mengarah kepada lembaga legislatif. DPRD Sultra utamanya hari ini tidak punya kepekaan sosial,” tambahnya.

Andi Awaluddin menekankan bahwa seharusnya legislator lebih peka terhadap kondisi rakyat. Anggaran daerah semestinya dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk memfasilitasi diri dengan kemewahan.

“Poinnya adalah bagaimana kepekaan sosial anggota DPR terhadap isu-isu yang lagi panas-panasnya menjadi perhatian publik. Mereka menyoroti bagaimana kinerja DPRD selama ini yang tidak mencerminkan representasi dan harapan masyarakat,” pungkasnya.(**)