MALUKU, EDISIINDONESIA.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Buru dan Buru Selatan menyatakan kekecewaannya terhadap aksi yang direncanakan oleh organisasi kepemudaan (OKP) di luar wilayah Kabupaten Buru dan Buru Selatan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua PMII Cabang Buru, M. Idrus Barges dan Ketua PMII Cabang Buru Selatan Abdel Akbar Derlauw, Kamis (2/1/2025).

Menurut mereka, rencana aksi tersebut tidak mendasar dan tidak mencerminkan kondisi nyata yang terjadi lapangan yakni Kawasan Tambang Emas Ilegal Gunung Botak.

Kedua tokoh kepemudaan ini menyampaikan bahwa apa yang akan dikemukakan dalam aksi tersebut sangat bertolak belakang dengan situasi sebenarnya di Gunung Botak, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru.

Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat informasi yang beredar di media sosial terkait desakan agar anggota TNI yang bertugas di Pos Pemantauan Gunung Botak segera ditarik dan diproses.

Keberadaan Pos Pemantauan Sangat Membantu Masyarakat

Ketua PMII Cabang Buru menegaskan bahwa keberadaan Pos Pemantauan TNI di area Gunung Botak justru memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya para penambang. Meski status aktivitas penambangan di Gunung Botak masih ilegal, banyak masyarakat menggantungkan hidup mereka dari kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Pos Pemantauan TNI di Gunung Botak tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan rasa tenang kepada para penambang yang bekerja untuk mencari nafkah. Desakan untuk menarik TNI dari wilayah tersebut sangat disayangkan, karena justru akan berdampak negatif bagi masyarakat,” ujar Idrus Barges.

Ketua OKP setempat juga menegaskan pentingnya dukungan upaya TNI dalam menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Menurutnya, isu yang diangkat oleh pihak luar tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat lokal dan cenderung kontraproduktif.

Ajakan untuk Dialog dan Pemahaman yang Lebih Baik

PMII Buru dan Buru Selatan berharap agar pihak-pihak yang merencanakan aksi dapat berdialog langsung dengan masyarakat setempat untuk memahami situasi yang sebenarnya. Mereka juga mengajak seluruh elemen untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tindakan yang dilakukan.

“Keputusan dan aksi yang tidak berdasarkan fakta lapangan hanya akan menciptakan kegaduhan yang tidak perlu. Kami mengimbau semua pihak untuk bijak dalam menyikapi situasi ini,” tutup Abdel Akbar.

Untuk itu, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat terkait situasi di Gunung Botak dan pentingnya sinergi antara pihak keamanan dan masyarakat lokal. (**)