KOLUT, EDISIINDONESIA.id – Penjabat Bupati Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra), Parinringi bersilaturahmi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) setempat, Senin (10/10/2022).

Dalam silaturahmi tersebut, Pj Bupati Kolut mengatakan salah satu agenda hari ini mengenai koordinasi terkait masalah sejauh mana kegiatan penyuluhan DPPKB Kolut terhadap masyarakat di kecamatan sampai di tingkat desa.

“Silaturahmi itu kita bungkus dalam bentuk koordinasi dengan para kordinator yang ada ditingkat kecamatan atau 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara,” kata Parinringi.

Lanjut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sultra ini menjelaskan mengenai agenda hari ini membahas seberapa jauh progres dan pelaksanaan dan antisipasi rencana penanganan Stunting.

“Yang insya Allah tahun depan DPPKB Kolut ditunjuk sebagai kordinator stunting di kabupaten, khususnya di Kabupaten Kolaka Utara. Sebenarnya yang kita antisipasi berdasarkan diskusi tadi ialah gejala stunting dan inilah yang akan menjadi PR kita, gejala stunting itu kira-kira dampak apa yang bisa ditimbulkan dari gejala stunting itu sendiri, mungkin dari lingkungan, pola pikir dalam rumah tangga,” ujar Parinringi.

Tak hanya itu, Parinringi katakan ada beberapa program di DPPKB Kolut mungkin akan melibatkan TNI dan Polri dan Kementerian Agama untuk edukasi masyarakat soal keagamaan dan dinas kesehatan.

“Insya Allah dalam waktu dekat kami bersama DPPKB Kolut dan beberapa komponen terkait akan turun secara terpadu untuk mengambil sampling untuk memberikan edukasi informasi kepada masyarakat, seperti apa yang harus dilakukan untuk penanganan stunting,” ungkapnya.

Sementara itu, Kadis DPPKB Kolut, Hasrayani menambahkan soal data stunting itu ada di Dinas Kesehatan Kolut. “Kami hanya menangani keluarga yang berisiko stunting, untuk data terakhir yang kami sudah updat dan setelah kami validasi, Insya Allah Oktober 2022 ini sudah bisa tayang,” ucapnya.

Dia menjelaskan sementara mengenai persiapan di tingkat kecamatan sudah membentuk tim pendamping keluarga berisiko stunting terdiri dari 3 orang perdesa ada dari teknisinya dari bidang sendiri.

“Kemudian ada dari PKK-nya itu sebagai edukasi keluarga dan ada dari kader kami sendiri itu sebagai pendataannya yang selalu update datanya. Baik, di tingkat kabupaten dan provinsi maupun di pusat,” pungkasnya. (**)