KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Kendari, hingga September 2022 atau Triwulan ke tiga mencapai 65,42 persen, dengan total realisasi Rp. 3,50 triliun, dari total pagu Rp. 5,35 triliun.

Kepala KPPN Kota Kendari, Teguh Ratno Sukarno mengatakan realisasi APBN mulai dari belanja pegawai Rp. 1,38 triliun dari pagu anggaran Rp. 1,75 triliun. Lalu, belanja barang Rp. 1,29 triliun dari pagu anggaran Rp. 2,18 triliun. Kemudian, belanja modal terealisasi Rp. 823,96 miliar dari pagu Rp. 1,40 triliun.

“Terakhir, belanja bansos yang terealisasi Rp. 6,72 miliar lebih dari pagu sebesar Rp.7,52 miliar,” katanya saat melakukan konferensi pers, Sabtu (1/10/2022).

Ia membeberkan, bahwa pemerintah pusat memberi target realisasi APBN sebesar 60 persen, tetapi pihaknya menemukan beberapa kendala yang menyebabkan beberapa penyaluran belum terealisasi..

“Salah satunya realisasi belanja modal, karena ada beberapa satuan kerja yang baru melakukan kontrak, sehingga menjadi hambatan dalam realisasi APBN,” ungkapnya.

Ia membeberkan bahwa, ada beberapa satuan kerja (satker) dengan serapan rendah, yakni dibawah 40 persen. Yakni Satker Sentra Meohai Kendari dengan serapan 0 persen, dikarenakan adanya penggabungan dengan satker minaula.

Kemudian, satker Dinas Kesehatan Provinsi Sultra dengan serapan 11,12 persen, sebab terkendala adanya pemblokiran nasional.

“Pertengahan September blokirnya baru dibuka, sehingga satker dinas kesehatan baru melaporkan sedikit realisasinya,” ungkapnya.

Selanjutnya yaitu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), dengan serapan 12,07 persen dari pagu Rp 2,9 miliar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konsel, dengan serapan 12,95 persen dari pagu Rp 6 miliar.

Lalu, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kendari dengan serapan 30 persen dari pagu 3,5 Miliar. Kemudian, Dinas transmigrasi dan tenaga kerja Sulawesi Tenggara mencapai 32,48 persen dari besaran pagu Rp.442.994.000,” ungkapnya.

“Dan terakhir sekretariat daerah Sulawesi Tenggara baru mencapai 36,24 persen dari pagu Rp 1,1 miliar,” tutupnya. (**)