KENDARI,EDISIINDONESIA.id- Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si., menegaskan: layanan keuangan inklusif tidak boleh berhenti di kota. Harus menjangkau warga di pesisir, kepulauan, hingga pelosok desa, sekaligus membebaskan masyarakat dari jeratan pinjaman tidak resmi.

Pernyataan itu disampaikan saat membuka secara resmi Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di kawasan Eks MTQ Kendari, Sabtu ini.

“Inklusi keuangan bukan sekadar agenda sosialisasi tahunan. Ini langkah nyata agar setiap warga memiliki akses ke pembiayaan yang aman, terjangkau, dan produktif sehingga tidak bergantung pada rentenir,” tegas Fadlansyah.

Sinergi Membuka Akses Lebih Luas

Pemprov Sultra terus memperkuat kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku industri jasa keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Fokusnya mencakup:

Layanan keuangan tanpa kantor di daerah terpencil

Perluasan program Satu Rekening Satu Pelajar

Kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, petani, dan nelayan

Berkat upaya tersebut, tingkat inklusi keuangan di Sulawesi Tenggara naik dari 83% pada 2025 menjadi 85,52% di tahun 2026. Angka ini merupakan hasil sinergi kebijakan, kolaborasi lintas lembaga, dan partisipasi masyarakat. Secara nasional, tingkat inklusi keuangan tercatat 93,61%, dengan target mencapai 98%.

Pertumbuhan Ekonomi Sultra Melampaui Rata-Rata Nasional

Fadlansyah juga memaparkan kinerja ekonomi daerah yang membanggakan:

Pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2026: 6,19% (lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,29%)

Sektor akomodasi, makan, dan minum tumbuh tertinggi: 17,22%

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penopang utama dengan kontribusi 23,15% terhadap PDRB senilai Rp55,37 triliun

“Sektor keuangan harus menjadi penggerak, bukan sekadar penonton. Agar pertumbuhan ini dirasakan merata — bukan hanya di kota besar, tapi di setiap desa di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Melalui BIK 2026, Fadlansyah mengajak seluruh pemangku kepentingan terus memperluas jangkauan layanan keuangan formal. Inklusi keuangan yang kokoh diharapkan menjadi fondasi Sultra yang mandiri, adil, dan sejahtera  sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.(**)