EDISIINDONESIA.id– Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan burung merpati senilai Rp305 juta yang dikaitkan dengan rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Pengadaan tersebut tercatat dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan dimenangkan oleh Indoglobal Multi Karya.

Staf Investigasi ICW, Azhim Syah, menyampaikan bahwa temuan ini menjadi sorotan bukan semata karena nilainya, melainkan karena pengadaan itu berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintah.

“ICW menemukan adanya pengadaan burung merpati senilai Rp305 juta dalam rangka perayaan Kemerdekaan RI. Pengadaan dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara dan dimenangkan oleh Indoglobal Multi Karya,” ujar Azhim, Jumat (21/8/2026).

ICW Telusuri Anggaran Penanganan Bencana

Temuan pengadaan burung merpati tersebut ternyata tidak berdiri sendiri. ICW juga menelusuri penggunaan anggaran pemerintah untuk kebutuhan penanganan bencana pada tahun anggaran 2026, dengan fokus pada Kemensetneg dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, Azhim menyebutkan bahwa penelusuran terhadap kedua lembaga tersebut tidak menemukan satu pun paket pengadaan yang berkaitan dengan penanganan bencana.

“Pada saat yang sama, ICW menelusuri realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kementerian Sekretariat Negara dan BNPB. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun paket pengadaan,” ungkapnya.
ICW kemudian mengaitkan temuan tersebut dengan kondisi sejumlah wilayah yang masih menghadapi bencana maupun dalam tahap pemulihan.

Azhim mengakui bahwa perayaan kemerdekaan merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Namun, penyelenggaraannya tetap perlu mempertimbangkan kondisi anggaran negara dan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

“Pengadaan ini kami nilai berlebihan, mengingat dilakukan di tengah situasi anggaran negara yang sedang ditekan melalui efisiensi besar-besaran. Di saat yang sama, terjadi bencana besar di NTT, kebakaran hutan dan lahan yang masif di Kalimantan, serta pemulihan yang belum tuntas pascabencana di Aceh dan Sumatera,” tegasnya.

Azhim menegaskan, kritik ICW tidak tertuju pada nilai Rp305 juta itu semata. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana pemerintah menetapkan skala prioritas dalam membelanjakan uang negara. Menurutnya, kebutuhan masyarakat dan situasi yang tengah dihadapi negara seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum anggaran direalisasikan.

“Persoalannya bukan sekadar nominal Rp305 juta, melainkan mencerminkan pengelolaan anggaran yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi,” cetusnya.

ICW Minta Anggaran Lebih Berpihak pada Kebutuhan Mendesak

ICW mengingatkan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan tetap dapat diselenggarakan dengan sederhana. Kegiatan seremonial dinilai tidak seharusnya mengesampingkan kebutuhan publik yang jauh lebih mendesak. Kondisi keuangan negara dan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran maupun bentuk belanja pemerintah.

“Perayaan kemerdekaan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghamburkan anggaran. Terlalu banyak kebutuhan publik yang mendesak dan justru lebih berhak mendapatkan keberpihakan anggaran,” pungkasnya.(edisi/fajar)