KOLUT, EDISIINDONESIA.id – Beberapa program desa di Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, tengah menjadi perhatian warga karena pengelolaannya dinilai kurang transparan. Hal ini disampaikan Dira, aktivis sekaligus warga setempat, saat ditemui awak media pada Kamis (20/2/2026).

“Program desa harus dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ucap Dira.

Beberapa program yang menjadi fokus perhatian antara lain penyewaan tambak dan kandang ayam yang dikelola melalui BUMDes untuk program ketahanan pangan tahun 2025, dengan alokasi anggaran sekitar Rp170 juta.

Menurutnya, perlu ada penjelasan terbuka terkait perencanaan dan rincian penggunaan anggaran untuk menjamin prinsip kewajaran dan akuntabilitas.

Selain itu, pembangunan balai desa yang menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah juga menjadi sorotan karena hingga kini belum selesai sepenuhnya.

Masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dapat melakukan penelusuran secara objektif dan profesional terhadap seluruh program desa tahun anggaran 2025, agar memastikan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dira juga menekankan pentingnya klarifikasi terbuka untuk mencegah berkembangnya isu yang merugikan berbagai pihak.

Saat ini, Tim Redaksi masih dalam upaya melakukan konfirmasi kepada pihak Pemerintah Desa Latali untuk mendapatkan penjelasan resmi terkait pelaksanaan program tersebut.(**)