EDISIINDONESIA.id – Indonesia resmi mengumumkan keikutsertaannya dalam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto bahkan menghadiri peresmiannya.

Prabowo menandatangani langsung Piagam Board of Peace (BoP). Berlangsung di Congress Hall, Davos, Swiss, pada hari Kamis, 22 Januari 2026.

Prabowo menilai keanggotaan itu dapat mendorong penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil di Jalur Gaza. Sementara itu, Trump mengklain Dewan Perdamaian Gaza ini diluncurkan karena konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas.

Trump menyebut badan ini sebagai alat untuk menguatkan perdamaian dan stabilitas di Gaza. Sebagai langkah lanjutan dari gencatan senjata yang diupayakan sebelumnya.

Meski demikian, berbagai reaksi internasional muncul menyusul pembentukan dewan ini. Beberapa negara Eropa besar memilih tidak berpartisipasi karena khawatir lembaga ini justru menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam diplomasi konflik global.

Sejumlah pihak menilai Dewan Perdamaian justru digunakan untuk kepentingan geopolitik tertentu. Terutama yang berkaitan dengan posisi strategis negara-negara besar di Timur Tengah.

Setor Rp16,9 Triliun

Isu yang paling mencuat di publik adalah estimasi setoran dana yang harus dibayar negara anggota. Di piagam yang ditanda tangani Prbowo, terdapat klausul yang menyebutkan negara yang ingin menjadi anggota tetap harus membayar kontribusi besar.

Besaran kontribusi itu diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS per tahun. Jika dikonversi, angka tersebut diperkirakan sekitar Rp16,9 triliun untuk setiap negara yang ingin kursi tetap di dewan tersebut.

Keanggotaan permanen memberi hak suara dan pengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan Dewan Perdamaian.

Negara yang tidak membayar kontribusi tinggi akan memiliki status keanggotaan sementara atau berjangka tiga tahun. Kemudian dapat diperpanjang berdasarkan keputusan dewan.

Trump Ketua Seumur Hidup

Trump diangkat sebagai ketua dewan sejak awal pendirian. Dia diposisikan sebagai figur sentral dan pemimpin tetap dalam struktur organisasi dewan tersebut.

Hal ini menjadikannya mentor sekaligus pengarah kebijakan selama masa jabatan dewan. Trump mengklaim bahwa Dewan Perdamaian tidak dimaksudkan untuk menggantikan PBB.

Malah, kata dia, bekerja berdampingan untuk memperkuat upaya perdamaian. Meski demikian, banyak pengamat melihat penunjukan Trump sebagai bentuk dominasi politik Amerika dalam diplomasi Timur Tengah.

Keputusan Trump untuk memimpin dewan itu seumur hidup telah menimbulkan kekhawatiran. Beberapa negara pro-demokrasi mengkritik tidak adanya batas masa jabatan pada posisi tersebut, yang berpotensi mengurangi keseimbangan kekuatan antar anggota.

Daftar Anggota

Daftar resmi anggota Dewan Perdamaian Gaza mencakup beberapa negara mayoritas Muslim dan negara Arab. Juga negara Eropa.

Berikut daftar negara yang setuju dengan Dewan Perdamaian ala Trump:

Indonesia
Israel
Vietnam
Hungaria
India
Yordania
Yunani
Siprus
Pakistan
Qatar
Mesir
Turki
Saudi
UAE
Bahrain
Maroko
Belarus
Kanada
Hungaria
Argentina
Kazakhtan
Uzbekistan

Daftar nama itu masih berpotensi berubah karena belum resmi.

Di sisi lain, ada sejumlah negara yang menolak tawaran Trump bergabung. Seperti Prancis, Denmark, dan Swedia. (edisi/fajar)