KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW Partai NasDem Sulawesi Tenggara bukan sekadar ajang konsolidasi politik dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. Di balik agenda besar partai tersebut, tersirat fakta menarik yang kembali menyoroti dinamika internal yang masih menyita perhatian publik.

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Tariala, yang juga merupakan kader Partai NasDem, tampak tidak mendapatkan ruang di jajaran kursi kehormatan atau barisan depan dalam acara resmi tersebut. Padahal, secara kelembagaan, Tariala adalah bagian dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan kedudukan yang sejajar dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, yang turut hadir dalam kegiatan Rakerwil IV NasDem itu.

Namun, kenyataan di lapangan berbanding terbalik. Panitia penyelenggara terlihat tidak menyediakan tempat khusus bagi Ketua DPRD Sultra tersebut di samping para pejabat dan pengurus pusat maupun daerah. Akhirnya, La Ode Tariala memilih duduk di deretan kursi paling belakang, bercampur dengan kader-kader biasa lainnya.

Situasi ini langsung menyita perhatian seluruh peserta yang hadir. Di tengah statusnya yang masih sah menjabat Ketua DPRD, perlakuan tersebut menjadi bukti nyata adanya jarak politik dan ketidakharmonisan di tubuh partai. Suasana semakin memanas dan tegang ketika terdengar teriakan dari sejumlah peserta yang memanggilnya dengan sebutan “Ketua DPRD Palsu”.

Meski mendapat perlakuan yang kurang mengenakkan, La Ode Tariala merespons situasi tersebut dengan sangat tenang dan kepala dingin. Ia menegaskan kehadirannya dalam Rakerwil semata-mata adalah bentuk loyalitas terhadap organisasi, terlepas dari posisi tempat duduknya.

“Saya hadir di sini karena saya masih kader partai dan saya tunduk terhadap keputusan partai,” ujarnya.
Tariala juga menegaskan bahwa ditempatkan di kursi belakang bukanlah hal yang membuatnya malu atau merasa direndahkan. Baginya, menjadi bagian dari sebuah partai politik bukanlah soal posisi atau jabatan, melainkan tentang semangat berjuang bersama untuk mencapai tujuan organisasi.

“Berpartai itu bukan persoalan suka atau tidak suka antarindividu. Semua punya tujuan yang sama, yaitu menjalankan perintah partai demi mencapai hasil dan cita-cita yang diinginkan partai,” tegasnya.

Dinamika ini dipastikan tidak lepas dari gesekan internal yang sebelumnya sudah terjadi, terkait proses pergantian pimpinan DPRD Provinsi Sultra. Diketahui, DPW NasDem telah mengeluarkan surat rekomendasi pergantian Ketua DPRD Sultra dari La Ode Tariala kepada Ketua Komisi II DPRD Sultra, Syahrul Said.

Namun hingga saat ini, proses pergantian tersebut belum terealisasi secara administratif maupun konstitusional. Artinya, secara aturan kelembagaan dan hukum yang berlaku, La Ode Tariala masih sah dan berhak memegang jabatan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kondisi itulah yang diduga menjadi pemicu utama munculnya situasi kurang harmonis di internal DPW NasDem Sultra, yang akhirnya juga terlihat dalam pelaksanaan Rakerwil tersebut. Sejumlah pihak menilai, perlakuan terhadap Tariala dalam acara resmi partai itu merupakan bentuk pengucilan politik yang dilakukan oleh jajaran pengurus DPW NasDem.

Meski terus diterpa persoalan internal, La Ode Tariala tetap bersikap terbuka dan memilih untuk tidak memperbesar masalah. Ia justru menegaskan komitmennya untuk senantiasa menjaga marwah partai serta menghormati seluruh proses yang berjalan di dalam organisasi.

Di tengah situasi tersebut, Rakerwil NasDem Sultra pun menjadi panggung yang tidak hanya mempertontonkan konsolidasi politik, tetapi sekaligus membuka realitas dinamika persaingan dan perebutan kekuasaan yang tengah berlangsung di tubuh partai besutan Surya Paloh di Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi terkait situasi tersebut, Sekretaris DPW NasDem Sultra, Tahir La Kimi, belum memberikan respons atau tanggapan saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp.(**)