JATINANGOR, EDISIINDONESIA.id – Pembahasan program strategis nasional terus berlanjut pada hari keempat Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Kampus IPDN Jatinangor, Rabu (29/10/2025).

Agenda rakor kali ini menyoroti isu prioritas mulai dari lumbung pangan, jaminan sosial BPJS, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sekda Sultra), Asrun Lio, mewakili Pemerintah Provinsi Sultra dalam forum strategis nasional tersebut.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Sultra hadir bukan sekadar mengikuti rapat, tetapi memastikan seluruh kebijakan pusat dapat dipadukan dengan arah pembangunan daerah.

“Kami membawa pesan dari Gubernur Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua bahwa setiap program pusat harus diterjemahkan secara teknis di daerah dan benar-benar menyentuh masyarakat,” tegas Asrun Lio.

Pada sesi pertama, Kementerian Pertanian bersama Kementerian Sekretariat Negara memaparkan arah kebijakan Lumbung Pangan Nasional dan rencana program Inpres–Banpres 2026.

Menanggapi hal ini, Asrun menilai kebijakan tersebut sejalan dengan prioritas Sultra dalam membangun ketahanan pangan berbasis agromaritim memanfaatkan potensi lokal.

Rakor dilanjutkan dengan evaluasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mengenai pemanfaatan iuran jaminan sosial di daerah.

Asrun menyampaikan komitmen Pemprov Sultra untuk memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan dan masyarakat tidak mampu.

Pada sesi siang, pembahasan berlanjut pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut Pemprov Sultra, kedua program ini strategis dalam percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Sesi malam membahas peluang investasi melalui skema KPBU, Kebijakan Jaminan Produk Halal, dan kerja sama daerah.

Skema KPBU dinilai membuka ruang percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tanpa terlalu membebani APBD.

“Selaras dengan visi ASR–Hugua, integrasi program nasional harus memberi manfaat nyata bagi rakyat Sultra. Soal pangan, BPJS, hingga KPBU—semua harus berdampak langsung,” kata Asrun menegaskan.

Melalui partisipasi aktif dalam Rakor Sinkronisasi Program 2025 ini, Pemprov Sultra menegaskan komitmennya membangun daerah melalui sinergi kuat dengan pemerintah pusat.(**)