EDISIINDONESIA.id – Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan nilai tukar rupiah pada pekan depan masih akan tertekan dalam rentang Rp 17.950 hingga Rp 18.250 per dolar Amerika Serikat (AS).

Menurut Ibrahim, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah dan ekspektasi pasar bahwa bank sentral Amerika Serikat (The Fed) akan mempertahankan suku bunga tinggi dapat memberikan tekanan tambahan terhadap rupiah.

Ia menilai, apabila kedua faktor tersebut terus berlanjut, nilai tukar rupiah berisiko melemah hingga menyentuh level Rp 19.000 per dolar AS pada akhir Juni 2026.

“Kalau gejolak geopolitik di Timur Tengah masih terus berlangsung, kemudian spekulasi The Fed akan mempertahankan suku bunga tinggi dan menaikkan suku bunga, padai akhir Juni ini rupiah kemungkinan besar 99,99% akan Rp 19.000 per dolar AS,” kata Ibrahim, Minggu (7/6/2026).

Pada akhir perdagangan pekan ini, rupiah memang mencatat penguatan tipis sebesar 13 poin atau 0,07%. Meski demikian, rupiah masih berada di atas level psikologis Rp 18.000 per dolar AS, tepatnya pada posisi Rp 18.036 per dolar AS.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan dua langkah utama yang disiapkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak pasar keuangan global.

Langkah pertama adalah meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar kembali menarik minat investor asing. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia.

Perry menjelaskan, kenaikan suku bunga di berbagai negara telah memicu arus keluar modal dari pasar domestik, termasuk dari pasar saham, surat berharga negara (SBN), dan sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” ujar Perry, Sabtu (6/6/2026).

Strategi kedua yang ditempuh BI adalah memastikan likuiditas tetap terjaga di pasar uang dan sektor perbankan. Langkah ini dilakukan melalui sinergi antara kebijakan moneter BI dan pengelolaan kas pemerintah.

“Dengan cara, pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tetapi ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah,” ungkap Perry. (edisi/bs)