KENDARI, EDISIINDONESIA.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dengan menyusun Naskah Akademik Penanggulangan Bencana Tahun 2025.

Dokumen dasar kebijakan ini difinalisasi melalui seminar akhir yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo (UHO). 

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kota Kendari, Alda Kesutaan Lapae, menyampaikan bahwa penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis bagi daerah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi.

Ia menyebutkan, Kendari termasuk wilayah yang rawan banjir, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, hingga berisiko terdampak gempa bumi dan tsunami.

“Dokumen ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam merencanakan upaya mitigasi secara terukur, sehingga penanganan bencana tidak lagi bersifat darurat semata, tetapi sudah berbasis pencegahan,” ujar Alda.

Ia menjelaskan bahwa naskah akademik tersebut akan menjadi rujukan penyusunan rencana aksi kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah.

“Selain perencanaan teknis, dokumen ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Keterlibatan warga adalah fondasi utama mitigasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, menuturkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam penanganan bencana di daerah. Saat ini BPBD Kota Kendari hanya memiliki 48 personel yang harus menangani seluruh wilayah kota.

“Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD. Ini urusan bersama, mulai dari pemerintah kecamatan, kelurahan, dunia usaha, relawan, hingga masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap seminar dan penyusunan dokumen akademik ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang realistis dan implementatif.

Cornelius menegaskan komitmen BPBD untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kualitas respons bencana di Kota Kendari.

“Kami ingin memastikan dokumen ini tidak berhenti di atas kertas, tapi benar-benar menjadi pedoman kerja menuju Kendari yang tangguh bencana,” pungkasnya.(**)