KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra)meminta seluruh kepala sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB untuk menyelaraskan program pendidikan daerah dengan kebijakan nasional.

Penegasan ini disampaikan Gubernur Andi Sumangerukka dalam Rapat Koordinasi Pendidikan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra. 

Gubernur mengatakan pendidikan adalah sektor strategis yang membutuhkan langkah terukur dan terarah.

Karena itu, ia mengingatkan kepala sekolah agar tidak berjalan dengan program masing-masing yang sifatnya sektoral, tetapi mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

“Kebijakan pendidikan harus terintegrasi. Kepala sekolah wajib mendukung program strategis nasional agar hasilnya berdampak langsung bagi peserta didik,” ujarnya.

Ia menyebut tujuh program prioritas Kemendikdasmen harus dijalankan di satuan pendidikan. Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, Revitalisasi Pendidikan, dan Digitalisasi Pendidikan sebagai langkah pemerataan mutu pendidikan di Sultra.

Dalam rakor ini, gubernur juga menyinggung pentingnya pemetaan kebutuhan sekolah dan penyusunan program yang berbasis data. Menurutnya, pemerataan bantuan pendidikan harus mengutamakan asas keadilan, bukan kedekatan atau kepentingan tertentu.

Ia menegaskan kembali bahwa pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah akan mengacu pada profesionalisme, integritas, dan kompetensi.

Kepala sekolah diminta memberi teladan dalam manajemen pendidikan dan menjadi penggerak peningkatan kualitas guru.

“Tidak boleh ada kesenjangan kesejahteraan antar guru. Ini akan menjadi bahan evaluasi pemerintah provinsi,” katanya.

Rakor ini diikuti kepala sekolah dari 17 kabupaten/kota. Melalui kegiatan ini, Pemprov Sultra menargetkan lahirnya pola kerja pendidikan yang seragam, terstruktur, dan berorientasi hasil.(**)