KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmen memperkuat sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio, saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Program Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 26–29 Oktober 2025.
Rakor nasional ini dibuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri para sekretaris daerah serta kepala Bappeda dari seluruh Indonesia. Forum ini membahas penyelarasan arah pembangunan daerah agar sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Asrun Lio mengatakan Sultra siap menindaklanjuti hasil Rakor dengan memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan pembangunan di daerah tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Program daerah harus selaras dengan kebijakan nasional. Sinkronisasi ini penting agar pembangunan berjalan efektif dan memberi hasil nyata bagi masyarakat,” kata Asrun.
Ia menegaskan Sultra mendukung pelaksanaan program prioritas nasional Tahun 2025 yang akan diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan provinsi. Sejumlah program prioritas yang menjadi perhatian Sultra di antaranya:
- Ketahanan pangan
- Makan bergizi gratis
- Program tiga juta rumah
- Kartu digital pelajar dan mahasiswa
- Sekolah Rakyat
- Sekolah Unggulan Garuda
- Rehabilitasi sekolah
- Layanan cek kesehatan gratis
- Pembangunan rumah sakit berkualitas
- Penanganan TBC
- Pembangunan bendungan dan irigasi
- Pengurangan sampah dan pengelolaan lingkungan
Asrun menegaskan penerapan program nasional di Sultra akan tetap memperhatikan kondisi lokal.
“Program harus adaptif dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Jangan hanya tumpang tindih tataran administratif, tapi harus berdampak langsung,” tegasnya.
Pemprov Sultra akan menindaklanjuti hasil Rakor dengan rapat bersama seluruh perangkat daerah. Hasil pembahasan nasional akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
“Hasil Rakor IPDN ini akan kami konkretkan dalam rencana kerja daerah, bukan sekadar wacana,” ujar Asrun.(**)
Comment