EDISIINDONESIA.id – Aktivis ’98 Ray Rangkuti menyatakan sikap menolak usulan pemerintah era Prabowo Subianto untuk menetapkan Presiden kedua RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

“Saya menolak Soeharto dinobatkan sebagai pahlawan,” kata dia kepada awak media, Selasa (28/10).

Direktur Lingkar Madani (LIMA) itu menyadari penolakannya terhadap status Soeharto sebagai Pahlawan Nasional bakal diabaikan rezim Prabowo.

“Saya sudah menyatakan sikap dengan terang benderang, menolak Soeharto sebagai pahlawan,” ujarnya.

Ray pun mempertanyakan tindakan kepahlawanan yang dilakukan Soeharto sampai negara ingin memberikan gelar.

“Tindakan apa yang membuat Soeharto layak disematkan sebagai pahlawan,” kata pengamat politik itu.

Ray juga mempertanyakan keteladanan yang bisa dipetik jika negara benar-benar menyematkan status Pahlawan Nasional untuk Soeharto.

“Dua pertanyaan ini penting karena pahlawan tentu saja harus melakukan tindakan kepahlawanan yang penting untuk diteladani,” ujar dia.

Ray menilai Soeharto selama berkuasa selama 32 tahun, telah membawa bangsa ini pada penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Betapa pun TAP MPR tentang KKN Soeharto itu telah dicabut tahun 2024, tetapi tak bisa mematahkan kenyataan bahwa di era Soeharto berkuasa, praktek KKN ini bermula dan bahkan menjalar hingga kini,” katanya.

Ray melanjutkan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM sangat merosot pada era Soeharto.

Berbagai kasus dan peristiwa yang meruntuhkan HAM kerap terjadi. Dari penembakan misterius, penghilangan paksa, peristiwa 1965-1966, kerusuhan Mei 1998, Talangsari, hingga Tanjung Priok.

Ray mengatakan dua persoalan prinsipal tadi masih diperburuk oleh rusaknya demokrasi saat Soeharto berkuasa.

Belum lagi, kata dia, utang negara yang mencapai 57,7 persentase dari PDB selama era Soeharto menjabat.

“Dengan rusaknya tiga prinsip berbangsa dan bernegara di atas, kiranya pada tindakan apa dan teladan apa yang membuat Soeharto layak disebut pahlawan,” katanya. (edisi/jpnn)