KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, angkat bicara terkait wacana pemberhentian ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, pemerintah seyogyanya mempertimbangkan wacana tersebut secara matang. Pasalnya, keberadaan tenaga tersebut sudah menjadi bagian dari sistem yang berjalan.

“Saya kira pemerintah harus menghitung ulang, karena apa pun namanya, mereka sudah ada,” ujar Ganjar di hadapan awak media usai rapat konsolidasi di Hotel Claro Kendari.

Ganjar menambahkan, jika alasan mendasar dari wacana tersebut adalah kondisi keuangan negara yang terbatas, maka solusi yang lebih baik adalah melakukan perbaikan tata kelola, bukan langsung memberhentikan.

“Kalau kemudian karena situasi dan kondisi keuangan negara seperti ini, sebaiknya ditata ulang,” tuturnya.

Salah satu usulan perbaikan yang ditawarkan adalah penundaan rekrutmen baru serta penerapan kebijakan efisiensi secara menyeluruh di seluruh instansi. Selain itu, penataan ulang anggaran atau reprioritas anggaran menjadi kunci agar dana negara dapat menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat secara merata.

“Reprioritas anggaran juga musti dilakukan agar semua bisa masuk pada lini-lini kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai mantan kepala daerah, Ganjar menegaskan pentingnya sikap kehati-hatian atau pruden dalam perekrutan. Menurutnya, skala prioritas harus menjadi dasar utama.

“Kita harus hati-hati dalam mempersiapkan rekrutmen PPPK. Kalau tidak penting, jangan,” pungkasnya.(**)