KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menegaskan keseriusannya mencegah praktik perkawinan anak yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pemkot Kendari menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak di Aula Samaturu Balai Kota Kendari.

Asisten II Setda Kota Kendari, Nismawati, yang memimpin jalannya rapat menekankan bahwa perkawinan anak bukan sekadar isu sosial, tetapi ancaman nyata terhadap masa depan generasi muda.

“Perkawinan anak berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan keberlangsungan pembangunan. Anak yang menikah dini rentan putus sekolah, mengalami masalah kesehatan reproduksi, hingga terjebak kekerasan dalam rumah tangga,” tegasnya.

Ia menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor.

“Pencegahan tidak dapat dilakukan secara parsial. Perlu sinergi antara perangkat daerah, lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, sekolah, hingga keluarga. Semua harus terlibat,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini juga mengulas pelaksanaan kebijakan nasional dan daerah terkait perlindungan anak, serta penguatan advokasi agar pencegahan perkawinan anak benar-benar berjalan di tingkat kelurahan hingga lingkungan keluarga.(**)