KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) meluruskan pemberitaan sejumlah media yang menyoroti dinamika saat proses wawancara Gubernur Sultra dengan jurnalis usai kegiatan Akad Massal KUR di Aula Bahteramas, Selasa (21/10/2025).

Dalam keterangan resmi, Pemprov menegaskan tidak pernah menghalang-halangi kerja wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Sultra, Andi Syahrir, menyampaikan bahwa Pemprov Sultra menghormati kebebasan pers dan profesionalitas jurnalis.

“Seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sangat menghargai dan menghormati kerja-kerja jurnalistik yang dijalankan secara profesional dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik,” ujarnya dalam siaran pers Rabu (22/10/2025).

Ia menjelaskan, proses wawancara saat itu berlangsung lancar hingga dinyatakan selesai sesuai tema kegiatan.

Namun, seorang jurnalis kemudian mengajukan pertanyaan tambahan mengenai isu pengangkatan seorang pejabat yang disebut pernah bermasalah hukum.

Pertanyaan tersebut berada di luar konteks agenda kegiatan. Gubernur merespons dengan tersenyum tanpa memberikan jawaban, lalu meninggalkan lokasi sebagai isyarat wawancara telah selesai.

Menurut Andi Syahrir, kondisi mulai dinamis ketika jurnalis tersebut tetap mencoba meminta komentar dan terus mendekati Gubernur.

“Saat jurnalis bersangkutan berusaha mendekat, staf pengawalan bergerak mengikuti langkah Gubernur dan memberi batas, karena wawancara telah dicukupkan,” jelasnya.

Ia membantah keras tudingan bahwa pengawalan tersebut bertujuan menghalangi kebebasan pers.

“Berdasarkan kronologi, sama sekali tidak ada upaya untuk menghalang-halangi kerja wartawan maupun tindakan yang mengarah pada aksi kekerasan,” tegasnya.

Pengawalan dilakukan, kata dia, semata-mata untuk menjaga situasi tetap tertib dan menghindari kontak fisik yang tidak etis.

“Staf pengawalan hanya mencegah pemandangan yang tidak elok akibat upaya mendekati dan merangsek yang dilakukan jurnalis, ketika narasumber tidak berkenan lagi memberikan tanggapan,” tambahnya.

Andi Syahrir menyebutkan hubungan Pemprov Sultra dengan media selama ini berjalan baik dan tetap mengedepankan prinsip komunikasi yang saling menghormati.

“Kami mendorong dan mendukung penuh relasi antara jurnalis dan narasumber yang dilandasi rasa saling menghargai,” ujarnya.

Melalui siaran pers ini, Pemprov Sultra menegaskan hak jawab sebagai bentuk keberimbangan informasi.

“Kami ingin mewujudkan iklim jurnalisme yang sehat, dimulai dari pemberitaan yang berimbang atau cover both sides,” tutupnya.(**)