KOLUT, EDISIINDONESIA.id– Warga Desa Walasiho, Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara menolak kompensasi murah dari perusahaan tambang batu kapur, Lawaki Makmur Sejahtera di wilayah mereka.

Warga menilai bahwa kompensasi untuk tanaman yang ditawarkan oleh Lawaki Makmur Sejahtera sangat tidak pantas dan merugikan petani serta pemilik lahan.

“Kami menolak nilai kompensasi yang sangat rendah untuk tanaman kami dari Lawaki Makmur Sejahtera. Nilai ini tidak mencerminkan kompensasi yang adil bagi kami sebagai petani, pemilik lahan, dan tanaman di sini,” tegas Jumakka, salah seorang warga.

Sesuai kesepakatan yang dibuat pada 4 Oktober, pohon cengkeh yang produktif hanya dihargai Rp2 juta, sedangkan yang belum berbuah Rp1 juta. Durian dihargai Rp1,5 juta, merica Rp1 juta, cokelat dan jati Rp500 ribu, sementara kelapa, rambutan, pisang, pala, alpukat, dan jeruk dihargai rata-rata Rp300 ribu.

“Bayangkan, satu pohon cengkeh produktif hanya dinilai dua juta rupiah per pohon. Tanaman lain seperti durian dinilai satu juta lima ratus ribu rupiah, sedangkan pohon kelapa hanya tiga ratus ribu rupiah per pohon. Ini sangat tidak adil,” keluhnya.

Oleh karena itu, meskipun kesepakatan awal telah dibuat, sejumlah warga menuntut kompensasi baru yang lebih manusiawi.

“Jika perusahaan tidak meninjau kembali nilai kompensasi ini, kami tidak akan rela dan ikhlas melepaskan hak kami,” tegasnya.

Jumakka menyebutkan bahwa pekan lalu pihak perusahaan bersama pemerintah Desa Walasiho telah menyampaikan nilai kompensasi ini.

“Namun, kami melihat tahapan dan mekanisme sosialisasinya terkesan tidak transparan,” tegasnya.

Menurutnya, semua pihak yang terdampak oleh aktivitas pertambangan ini seharusnya dilibatkan, namun kenyataannya tidak demikian.

“Seharusnya mereka mengundang semua pihak yang terdampak wilayah tambang, tetapi tidak semua diundang, hanya sebagian saja,” bebernya.

Oleh karena itu, ia merasa curiga dengan keputusan yang telah diambil. “Ini menjadi tanda tanya besar bagi kami,” katanya.

Dalam proses sosialisasi, Jumakka juga menilai ada hal yang tidak beres. “Cenderung komunikasi satu arah saja. Tidak ada ruang aspirasi bagi kami pemilik lahan dan tanaman. Oleh karena itu, kami melihat ada banyak hal yang ditutup-tutupi dalam persoalan ini,” tandasnya. (**)