KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Komitmen itu diwujudkan lewat penandatanganan Rencana Aksi Kolaborasi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 yang digelar pada Senin (6/10/2025).

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) tahun sebelumnya.

“Langkah ini adalah komitmen nyata Pemerintah Kota Kendari untuk memperbaiki area yang direkomendasikan oleh BPKP. Semua akan kita lakukan secara bertahap melalui program yang lebih fokus dan berdampak nyata,” ujarnya.

Wali Kota Siska menegaskan, Pemkot Kendari menargetkan capaian SPIP Terintegrasi Level 3, di mana sistem pengendalian internal tidak hanya terdokumentasi, tetapi juga menjadi budaya kerja di setiap perangkat daerah.

“Saya tidak ingin ini berhenti di seremonial. Pencegahan korupsi harus hadir dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan hingga level terbawah,” tegasnya.

Kepala BPKP Perwakilan Sultra, Harry Bowo, menambahkan pentingnya membangun sistem yang kuat agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan meski terjadi pergantian pimpinan.

Ia juga menekankan perlunya memetakan risiko fraud dan mitigasinya agar pengendalian berjalan optimal.

“Kendala terbesar dalam penyusunan risiko fraud adalah tidak menyusunnya sama sekali. Karena itu, penting untuk membuat peta risiko dan langkah mitigasi yang jelas,” ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi IEPK Kota Kendari tahun 2024, sejumlah aspek masih perlu diperkuat, terutama pada dukungan sumber daya, asesmen risiko korupsi, serta saluran pelaporan internal yang belum berjalan efektif. Saat ini, skor IEPK Kota Kendari berada di angka 2,802.(**)