KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Hugua, menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) di Kantor Pusat Bank Sultra, Rabu (27/8/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Komisi II terhadap kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua dan anggota Komisi II DPR RI, jajaran Direksi dan Komisaris Bank Sultra, Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra, serta sejumlah pejabat terkait.

Dalam sambutannya, Wagub Hugua menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan ekonomi daerah melalui lembaga keuangan milik daerah.

“Bank Sultra diharapkan mampu memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, tak hanya melalui dividen, tetapi juga lewat pembiayaan produktif,” ujarnya.

Hugua menyoroti tantangan utama yang dihadapi Bank Sultra, salah satunya belum terpenuhinya modal inti minimum Rp3 triliun. Sebagai langkah strategis, Pemprov Sultra kini menjajaki kerja sama dengan Bank Jatim.

Ia juga mengkritisi struktur portofolio pembiayaan Bank Sultra yang dinilai masih terlalu konsumtif (90%), dengan hanya 10% dialokasikan untuk sektor produktif. Padahal, sektor pertanian berkontribusi besar terhadap PDRB Sultra (32,5%), namun hanya tumbuh 0,7% per tahun.

“Bank Sultra harus lebih berani menyalurkan kredit ke sektor produktif seperti pertanian dan perdagangan agar ekonomi daerah tumbuh lebih cepat,” tegasnya.

Wagub juga menekankan pentingnya pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility) yang tepat sasaran untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, Wamendagri Ribka Haluk menekankan perlunya pembenahan tata kelola BUMD, termasuk dalam hal penunjukan komisaris. Menurutnya, banyak kegagalan BUMD disebabkan oleh penempatan komisaris yang tidak memiliki kompetensi.

“Kami mendorong regulasi yang lebih kuat agar posisi strategis di BUMD diisi oleh orang yang benar-benar kompeten, bukan sebagai tempat penempatan pensiunan,” jelas Ribka.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih bijak dalam mengajukan pinjaman ke BPD untuk pembangunan infrastruktur. Perencanaan yang tidak matang berisiko menjadi beban utang jangka panjang bagi daerah.

Selain itu, Ribka menggarisbawahi pentingnya pengelolaan CSR yang transparan serta upaya bersama untuk memastikan BUMD sehat dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan.

“Tujuan kami adalah menciptakan sistem keuangan daerah yang sehat dan mendukung pembangunan yang merata,” pungkasnya.

Kunjungan kerja ini diakhiri dengan diskusi strategis antara Pemerintah Provinsi Sultra, manajemen Bank Sultra, dan Komisi II DPR RI.

Fokus pembahasan mencakup penguatan peran BPD dalam mendukung pembangunan, peningkatan PAD, serta transformasi pembiayaan ke sektor-sektor produktif.(**)