EDISIINDONESIA.id- Baru-baru ini, publik ramai membicarakan calon pemimpin Polri selanjutnya, menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang akan pensiun. Dua nama mencuat: Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho dan Irjen Pol Rudi Darmoko.

Munculnya Komjen Rudy, yang bukan lulusan Akpol, menjadi sorotan penting. Keberhasilannya mencapai puncak karier di Polri menunjukkan perubahan, meski perlahan, dalam sistem promosi internal.

Selama ini, promosi di Polri seringkali didominasi oleh jejaring almamater, menciptakan sistem tertutup yang kurang memberi ruang bagi kompetensi di luar Akpol.

Data tahun 2025 menunjukkan hanya dua dari 22 Komisaris Jenderal aktif yang berasal dari jalur non-Akpol. Ketimpangan ini berdampak pada keadilan internal dan kualitas pengambilan keputusan.

Komjen Rudy menjadi pengecualian, membuktikan bahwa kompetensi dan integritas bisa tumbuh di luar jalur formal.

Kehadirannya menjadi ujian bagi Polri: seberapa siap institusi ini membuka diri terhadap meritokrasi, mengevaluasi SDM berdasarkan kinerja dan integritas, bukan asal usul? Reformasi yang dibutuhkan bersifat struktural, bukan kosmetik, dengan membuka jalur mobilitas vertikal berbasis capaian, bukan patronase.

Irjen Pol Rudi Darmoko, lulusan terbaik Akpol 1993, juga menjadi kandidat. Kedekatannya dengan Presiden, melalui latar belakang keluarga, menjadi pertimbangan tersendiri. Namun, ia perlu menduduki jabatan bintang tiga terlebih dahulu untuk bersaing.

Siapapun yang terpilih, publik berharap Polri semakin profesional dan transparan. Kepemimpinan Polri ke depan harus menjadi contoh nyata meritokrasi, menempatkan kompetensi dan integritas di atas tradisi dan afiliasi.

Ini bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal efisiensi dan legitimasi institusional Polri di tengah tantangan era modern.

Kiprah Komjen Rudy Heriyanto menjadi titik tolak penting menuju perubahan tersebut.(edisi/rmol)