KENDARI, EDISIINDONESIA.id– Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Halu Oleo (KBM-UHO) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis (27 Februari 2025), pukul 15.15 WITA.

Mereka menyampaikan sembilan tuntutan terkait transparansi pemerintahan dan reformasi sejumlah kebijakan.

Aksi ini mendapat respons langsung dari Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, yang menemui para pendemo dan berjanji menindaklanjuti aspirasi mereka.

La Ode Tariala, usai berdialog dengan para mahasiswa, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat melalui Gubernur Sulawesi Tenggara, yang dijadwalkan hadir di DPRD pada 1 Maret pukul 13.00 WITA.

Selain itu, DPRD Sultra siap menerbitkan surat resmi sebagai tindak lanjut, menunjukkan komitmen dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Sulawesi Tenggara.

Berikut tuntutan KBM-UHO:

Evaluasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025: Mahasiswa meminta evaluasi dan pengawasan yang transparan terhadap pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Tolak Revisi UU TNI/Polri/Kejaksaan: Mereka menolak revisi undang-undang terkait TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dianggap berpotensi memperkuat kekuasaan pemerintah.

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis: Mahasiswa menuntut evaluasi program makan bergizi gratis agar lebih tepat sasaran dan transparan.

Desak Pengesahan UU Perampasan Aset: Mereka mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Desak Efisiensi Kabinet: Mahasiswa meminta efisiensi dan peningkatan efektivitas kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Tolak Revisi Tata Tertib DPR: Mereka menolak revisi tata tertib DPR yang dikhawatirkan akan memperkuat kekuasaan lembaga tersebut.

Pengesahan RUU Adat: Mahasiswa mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Adat untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat.

Hentikan Kebijakan Politik Kontroversial: Mereka menuntut penghentian kebijakan-kebijakan politik yang kontroversial dan dianggap tidak adil.

Evaluasi Kinerja Kepolisian: Mahasiswa meminta evaluasi dan reformasi menyeluruh terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia.(**)

.