KENDARI, EDISIINDONESIA.id– Data Center dan Analisis Indonesia (DCAI) mengungkapkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025.

Direktur Eksekutif DCAI, Nizar Fachry Adam, S.E., M.E., menunjuk defisit anggaran sebesar 450 triliun rupiah dan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,5% (atau 8100 triliun rupiah) sebagai penyebab utama.

Kondisi ini memaksa pemerintah memangkas program-program yang dianggap non-prioritas demi efisiensi anggaran.

DCAI merekomendasikan kebijakan yang berfokus pada peningkatan likuiditas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup kebocoran anggaran. Beberapa langkah strategis yang diusulkan meliputi:

Kementerian Tenaga Kerja:

• Menerapkan kebijakan perpanjangan masa kerja produktif hingga usia 65 tahun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), non-ASN, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM):

• Mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 0,05%.

Kementerian Keuangan & Kementerian BUMN:

• Menarik dividen dari BUMN dengan target 25% per tahun.
• Menarik kembali aset Barang Milik Negara (BMN) yang berada di berbagai lembaga, kementerian, dan pihak swasta.
• Menarik kembali hak tagih negara sebesar 200 triliun rupiah dari beberapa kementerian dan lembaga.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian & Kementerian Keuangan:

• Mengevaluasi dan menghentikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan bantuan likuiditas untuk proyek smelter dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
• Mengevaluasi dan menghentikan insentif fiskal investasi yang berpotensi tidak rasional.

DCAI menekankan peran sentral tiga kementerian tersebut—Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan (bersama Kementerian BUMN)—dalam menjaga likuiditas APBN dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil.(**)