KONAWE, EDISIINDONESIA.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 6 Januari 2025, untuk membahas dugaan manipulasi data dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

RDP dihadiri oleh Forum Honorer Aktif (FHA), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Suparjo (Sekretaris Panitia Seleksi Daerah/Panselda), dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, didampingi Wakil Ketua I Nuryadin Tombili, Wakil Ketua II Nasrullah Faizal, dan Ketua Komisi I Dedy beserta anggota.

FHA menyoroti dugaan penyimpangan seleksi PPPK, khususnya terkait honorer yang dinyatakan lulus meski tak aktif bekerja. Ketua FHA, Andriyadi, mendesak verifikasi ulang data honorer yang lulus, karena banyak yang mendapatkan surat keterangan aktif meskipun sudah lama tidak bertugas.

“Kami minta dokumen seperti slip gaji, absensi, dan surat keterangan diperiksa ulang untuk mengungkap dugaan permainan oknum,” tegas Andriyadi. Ia menyatakan dari 400 data yang diverifikasi FHA, 148 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), dan jumlah ini diperkirakan akan bertambah.

Kepala BKPSDM Konawe, Suparjo, menyatakan proses seleksi telah sesuai mekanisme dan berkas peserta telah diverifikasi secara transparan oleh panitia seleksi daerah dan nasional.

“Semua berkas telah diverifikasi dan memenuhi syarat. Jika ada kekurangan, kami beri waktu perbaikan,” ujarnya.

Penjelasan ini tak memuaskan FHA. Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, memastikan DPRD akan mengawal aspirasi FHA secara transparan dan tuntas. “RDP ini baru awal. Kami akan mengadakan rapat lanjutan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

DPRD Konawe berkomitmen menjaga transparansi dan keadilan dalam seleksi PPPK. “Kami akan menguji semua data dan fakta. Tidak boleh ada yang dirugikan dengan cara-cara melanggar aturan,” tambah I Made Asmaya.

Andriyadi berharap DPRD Konawe konsisten mengawal proses hingga tuntas, termasuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan manipulasi data.(**)