KENDARI, EDISIINDONESIA.id– Demi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang bersih, jujur, dan adil, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulawesi Tenggara (Sultra) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Money Politik. Langkah ini mendapat apresiasi positif dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI.

Ketua DPD APDESI Sultra, La Ode Alwi Haidatul, menekankan peran krusial kepala desa dan perangkat desa dalam menjaga netralitas sebagai garda terdepan pemerintahan di tingkat akar rumput. “Netralitas aparatur desa merupakan tanggung jawab hukum dan moral. Kita harus memastikan masyarakat memilih pemimpin berdasarkan hati nurani, bukan karena tekanan atau uang,” tegasnya seusai deklarasi Satgas di Kendari.

La Ode Alwi menambahkan bahwa money politics bukan hanya mencemari demokrasi, tetapi juga merugikan masyarakat, terutama di pedesaan. Ia pun memaparkan empat poin komitmen utama Satgas:

1. Netralitas Absolut: Menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pemilukada 2024.
2. Tolak Intervensi: Menolak intervensi politik yang memanfaatkan posisi aparatur desa.
3. Edukasi Publik: Mengedukasi masyarakat untuk memilih berdasarkan visi dan misi calon, bukan iming-iming materi.
4. Perangi Politik Uang: Memerangi segala bentuk politik uang.

“Pilkada 2024 harus menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa Sultra menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Komitmen ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa depan generasi kita,” tandasnya.

Apresiasi dari Bawaslu dan DPP APDESI

Bawaslu Sultra menyambut baik pembentukan Satgas ini. Syahar Ibnu Isnain, Kepala Bagian Pengawasan Sekretariat Bawaslu Sultra, menyebut inisiatif ini sebagai langkah strategis menjelang pemungutan suara. “Deklarasi Satgas Anti-Money Politik oleh DPD APDESI adalah energi baru bagi Bawaslu untuk memperkuat pengawasan bersama di lapangan,” ujarnya.

Senada dengan Bawaslu, Ketua DPP APDESI, Surta Wijaya, juga mengapresiasi langkah DPD APDESI Sultra. Menurutnya, pembentukan Satgas ini mencerminkan tanggung jawab moral dalam menjaga integritas demokrasi. “Pemimpin harus dipilih berdasarkan visi dan integritasnya, bukan melalui praktik money politics. APDESI Sultra telah memberikan contoh nyata bagaimana melindungi demokrasi dari praktik-praktik curang,” pungkasnya.

Dengan adanya Satgas ini, APDESI Sultra berharap dapat mewujudkan Pilkada yang bersih dan berintegritas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang demi masa depan demokrasi yang lebih baik.(**)