KOLAKA, EDISIINDONESIA.id – Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Vale Indonesia Tbk (PTVI) dinilai telah memberikan kepastiai investasi jangka panjang dan menjadi berkah bagi masyarakat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Forum Swadaya Masyarakat Daerah (Forsda) Sultra, Djabir Lahukuwi, Jumat (24/5/2024).

Menurutnya, perpanjangan kontrak karya PTVI sudah final dan tidak bisa lagi diintervensi untuk kepentingan personal kelompok. Sebab kepentingan bangsa dan negara merupakan tujuan dari perpanjangan IUPK ini.

“Ada gerakan yang menolak perpanjangan kontrak karya PTVI itu hak setiap orang, hanya gerakan yang bertameng atas nama masyarakat kolaka. Perlu juga ditelaah, masyarakat yang mana menolak perpanjangan IUPK itu,” kata Djabir.

Kata dia, sejak saham PTVI diakusisi yang tadinya 20 persen menjadi 34 persen oleh pemerintah, menjadikan sahami mayoritas dimiliki ada negara melalui PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau Mind id, sehingga akan ada kontrol yang diharapkan sumbangsih PTVI untuk negara lebih baik lagi.

“Selain permintaan akusisi 14 persen saham PTVI yang sebelumnya 20 persen, salah satu poin dalam dokumen perpanjangan IUPK yakni percepatan proyek pembangunan smelter dan ini butuh waktu, ada prosesnya serta tahapan pembagunan smelternya,” ujar Djabir.

Menurut Djabir, masyarakat harus tenang dan memberikan rasa aman terhadap jalannya roda investasi yang beroperasi di bawah naungan PT Kolaka Nickel Indonesia (KNI) yang didalam ada PTVI, Huayou dan Ford Motor yng ditargetkan akan beroperasi secara komersial di Tahun 2026.

“Yang dibutuhkan saat ini, bagamana masyarakat kolaka bisa memastikan bahwa target pembangunan smelter dalam kawasan PT Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) bisa terlaksana dengan baik,” tutur Djabir.

Kontribusi PTVI terhadapan masyarakat Kolaka cukup baik melalui dana program CSR atau program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) melalui pendidikan, kesehatan, dan pertanian.

“PTVI memberikan pelatihan mengoperasikan alat berat untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil khususnya yang ada di wilayah operasional, PTVI. Ini membuktikan keseriusan PTVI untuk memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa, negara dan daerah,” ujar Ketua DPC Demokrat Kolaka ini.

Djabir mengungkapkan PTVI belum beroperasi dalam 10 tahun sebelumnya, sudah mengeluarkan anggaran untuk masyarakat sekitar wilayah konsesinya dari dana CSR.

“Untuk program lingkungan yang kami ketahui, PTVI sangat memperhatikan dampak lingkungan, ada juga program DAS. Program ini adalah kewajiban PTVI terhadap negara untuk rehabilitasi lahan kawasan hutan yang menyiapkan anggaran Rp35 juta perhektar,” jelasnya.

Pihaknya mengharapkan dengan dukungan semua pihak, terutama masyarakat kolaka target pembangunan proyek smelter PTVI bersama Huayou dan Ford Motor di Tahun 2026 dapat terealisasi. Menjadi tanggungjawab semua untuk bersama mengawasi, memantau dan memastikan pembangunan smelter ini berjalan aman. (**)