EDISIINDONESIA.id — Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI membeli 12 unit pesawat nirawak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV) ANKA yang diproduksi Turkish Aerospace, Turki.

Nilai kontrak pembelian 12 pesawat nirawak senilai USD 300 juta.

Berdasarkan keterangan Kemhan RI, Selasa (18/7/2023), proses pembelian tersebut ditandai dengan adanya penandatangan kontrak dengan Turkish Aerospace pada tanggal 3 Februari 2023. Pengiriman akan dilakukan 32 bulan setelah kontrak berlaku.

“Kontrak senilai USD 300 juta ini sekarang masih dalam proses aktivasi di Kementerian Keuangan dan pengiriman 12 unit UAV ANKA tersebut akan dilaksanakan 32 bulan setelah kontrak berlaku efektif,” ujar Karo Humas Setjen Kemhan Brigjen Edwin Adrian, dalam keterangan yang diberikan.

Selain kontrak utama, proses pengadaan 12 drone ini juga terdapat materiil kontrak tambahan berupa Integrated Logistic Support (ILS), Ground Support and Test Equipment (GS&TE), Flight Simulator, Infrastruktur Hanggar dan pelatihan serta masa warranty selama 24 bulan/600 jam terbang.

Edwin mengatakan pengadaan 4 sistem UAV ANKA yang terdiri dari 12 pesawat nirawak ini merupakan upaya nyata Menhan Prabowo menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Di mana arahan tersebut untuk memperkuat sistem pertahanan Indonesia.

“Terutama dengan meningkatkan ragam, kuantitas, dan kualitas alutsista TNI,” ucapnya.

Diketahui Pesawat nirawak unmanned aerial vehicle atau disingkat UAV atau sering disebut sebagai drone adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator, menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya, bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan baik senjata maupun muatan lainnya.

Penggunaan terbesar dari pesawat nirawak ini adalah di bidang militer, tetapi juga digunakan di bidang geografi, fotografi, dan videografi yang dilakukan secara bebas dan terbuka.

Di bidang geografi, pesawat nirawak digunakan sebagai salah satu wahana penginderaan jauh yang sangat penting dalam pembuatan peta, seperti peta penggunaan lahan, peta daerah rawan bencana, dan peta daerah aliran sungai. (**)