MALUKU, EDISIINDONESIA.id – Penjabat Bupati Buru, Djalaludin Salampessy mengatakan pemerintah daerah akan berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru untuk mencarikan solusi terkait pembayaran hutang pengerjaan proyek 49 gedung Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2021 sebesar Rp 4,3 miliar.

Hal disampaikan oleh Pj Bupati Buru usai menerima Aliansi Kontraktor Pribumi Kabupaten Buru, saat menggelar aksi unjuk rasa, di depan Kantor Bupati Buru, Kota Namlea, Kabupaten Buru, Maluku Jumat (17/2/2023).

Puluhan paket proyek tersebut dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) reguler tahun 2021 sebesar Rp 4,3 miliar lebih. Namun, sampai saat ini belum dibayar oleh Pemkab Buru.

“Hari ini teman-teman kontraktor pribumi datang dalam rangka mempersoalkan kegiatan di tahun 2021, pembangunan 49 unit sekolah yang belum terbayarkan dengan DAK. Kami dalam kaitannya dengan itu, sementara melakukan kajian mendalam terkait utang-utang kami dari tahun 2019,” kata Salampessy.

Menurut Salampessy pemerintah daerah akan melakukan kajian mendalam karena ada beberapa kegiatan disektor kesehatan dan sektor pendidikan yang masih merupakan persoalan penyelesaian dengan pihak ketiga.

“Sementara kami evaluasi dari aspek aturan, sehingga ini akan kami bicarakan dengan DPRD untuk nantinya mencari solusi bersama terkait dengan penyelesaian,” ujarnya.

“Kasihan kontraktor kita, mereka sudah bekerja walaupun dalam kapasitas kondisi seperti itu, tapi mereka sudah ada menyelesaikannya, ada juga terbengkalai karena masalah ini,” sambungnya.

Untuk langkah antisipasinya, Salampessy sudah menginstruksikan untuk inspektorat melakukan evaluasi terkait pekerjaan-pekerjaan yang ada di tingkat lapangan sudah sejauh mana penyelesaiannya.

“Persoalannya yang kemudian kita akan menyesuaikan dengan anggaran dan aturan yang ada,” jelasnya.

Namun, saat disinggung akan dibayar tahun ini atau bagaimana. Tetapi ia belum dapat memastikan hal tersebut.

“Yang namanya proses proses evakuasi itu berjalan terus. Akan kita lakukan sesuai dengan aturan dan ketersediaan alokasi anggaran lalu akan kami laporkan juga ke pihak-pihak terkait di pusat,” tandasnya. (**)