WAKATOBI, EDISIINDONESIA.com – Hamiruddin selaku Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi blak-blakan
memberikan kritik soal sederet prestasi buruk selama kurun waktu 8 bulan kepemimpinan Haliana-Ilmiati Daud sebagai Bupati dan Wabup Wakatobi periode 2021-2026.

Wakil Ketua DPD II Golkar Wakatobi itu mengambil sikap tegas terhadap banyaknya ketimpangan yang terjadi di era Haliana-Ilmiati.

Hal itu disampaikan di hadapan ratusan pengurus DPC Partai Golkar saat kegiatan Konsolidasi Partai Golkar Kabupaten Wakatobi menuju Pilkada 2024 di Dasita Hotel and Beach, Selasa (22/2/2022).

Hamiruddin menjelaskan, saat ini yang berkuasa di pemerintahan adalah partai lain (PDI-P), sementara Golkar masih menjadi pemegang kursi mayoritas di legislatif.

Terkait dengan hal itu, secara prinsip Golkar khususnya melalui kadernya di legisiatf, mendukung setiap upaya pemerintah daerah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat misalnya, APBD tidak dihambat penetapannya, RPJMD juga diiyakan dan lain-lain.

Akan tetapi kata dia, sebagai sebuah partai di luar kekuasaan dan dalam rangka fungsi pengawasan DPRD, maka wajib hukumnya bagi kader Golkar untuk mengkritisi kekuasaan manakala tidak sejalan dengan semangat untuk mensejahterakan masyarakat.

Lanjut dia, pada prinsipnya harus diakui bahwa pemerintah yang berkuasa saat ini memiliki prestasi. Sebutlah misalnya prestasi dibidang anggaran.

Salah satu prestasi pemerintahan saat ini adalah berhasil menurunkan Anggaran Daerah atau APBD sebanyak Rp86 Milyar.

“Sepanjang kita ber-Wakatobi, yang namanya APBD itu belum pernah devisit setiap tahunnya. Di kekuasaan saat ini berhasil diturunkan. Ini prestasi pertama kekuasaan saat ini. Angka Rp86 milyar itu kalau dibelanjakan di daerah tentu akan memiliki dampak ekonomi yang cukup besar,” ungkap Hamiruddin.

Jadi tambahnya, kalau ekonomi saat ini kurang bergairah, maka ini berkaitan erat dengan anggaran daerah yang berhasil diturunkan oleh kekuasaan saat ini.

Lebih jauh dikatakan, berikut prestasi lainnya dibidang olah raga misalnya untuk pertama kalinya dalam sejarah berwakatobi, anggaran olah raga tidak dicairkan.

Alasannya karena sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KONI) Wakatobi, Hamiruddin dianggap melanggar.

Sementara hasil konsultasi ke KONI Provinsi, KONI Pusat, bahkan dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga, disampaikan bahwa tidak ada masalah terkait jabatan KONI Wakatobi.

“Saya hanya ingin mengatakan bahwa janganlah hanya karena kita beda haluan politik, prestasi olah raga daerah ini kita korbankan. Yang benar itu kalau menurut saya, mengorbankan uang pribadi untuk kepentingan prestasi olah raga, itu baru benar,” bebernya.

Berikut kata dia, prestasi dengan program kapal murah yang dijanjikan langsung oleh Bupati Haliana tiket Rp120 ribu. Kenyataannya jauh dari janji.

“Begitu ada kapal swasta harga tiketnya Rp170 ribu itu sudah dianggap kapal murahnya Pemerintah Daerah. Padahal iu jelas-jelas perusahaan swasta. Kalau mau perang harga supaya masyarakat bisa menikmat harga murah, mau sampai Rp100 ribu juga pasti diladenin,” tegasnya.

Belum lagi persoalan program bawang merah yang lokasi ditanamnya dimana dan panennya dimana.

Termasuk sederet pelanggaran kebijakan dimana guru dilantik pada jabatan struktural, tenaga medis juga demikian bahkan dalam kondisi yang lebih parah.

“Karenanya saya ingin mengatakan bahwa mengelola daerah ini harus kedepankan aturan. Kita di Golkar ini memang bukan partai yang pintar cerita atau tula-tula bantea, tapi setidaknya ketika kader kita dipercaya memegang kekuasaan, minimal tidak kita bisa saksikan seperti apa infrastuktur daerah ini dibangun, bagaimana pertimbangan geopolitik dalam melantik pejabat bagaimana menempatkan kader birokrasi yang punya kemampuan pada posisi yang tepat dan bagamana memimpin tim bukan dipimpin oleh tim,” pungkasnya. (**)