KONSEL, EDISIINDONESIA.com – Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Asmawa Tosepu, menyebut, dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dari 17 Kabupaten/Kota yang ada, baru tiga daerah yang memperoleh nilai cukup.

Hal ini disampaikan Asmawa Tosepu, saat membawakan materi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 dan pelaksanaan APBD TA 2022 Kabupaten/Kota se-Sultra, yang berlangsung di Hotel Claro Kota Kendari, Rabu (26/1/2022).

Menurut Asmawa, dari tiga daerah yang memperoleh nilai cukup tersebut, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menjadi daerah dengan perolehan nilai tertinggi dengan poin 2,52, disusul Kabupaten Kolaka di peringkat kedua dan Buton Tengah (Buteng) di peringkat ketiga.

“Dalam penerapan SPBE ini, Kabupaten Konawe Selatan harus diacungi jempol, tertinggi dengan angka 2,52. Selebihnya mohon maaf, belum sampai pada nilai cukup. Bahkan ada sembilan kabupaten di Sultra tidak bisa dinilai,” ungkap Asmawa.

Olehnnya itu, Asmawa berharap, di 2022 ini Kabupaten/Kota di Sultra bisa terus berupaya meningkatkan kualitas SPBE di daerahnya masing-masing dengan menjadikan Konsel sebagai acuan.

Sebab menurutnya, untuk menunjang optimalisasi pemerintahan, dinamika di era industri 4.0, mengharuskan pelayan publik bertranformasi secara digital dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Pemerintah dituntut bersikap sebagai kolaborator. Tak bisa lagi pemerintah bekerja sendiri. Harus berkolaborasi membangun sinergi termasuk di sektor swasta.

“Ada tiga hal yang kami petakan dalam tata kelola pemerintahan. Yakni, mampu menyelesaikan permasalahan publik secara cepat dan tepat, beradaptasi pada segala perubahan dengan responsif, serta mengelola anggaran secara transparan, efektif dan efisien,” tandas Asmawa.

Diketahui, upaya memaksimalkan SPBE ini sudah dimulai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konsel sejak periode pertama kepemimpinan Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga ST MM, melalui dua basis data, yakni basis data untuk pelayanan internal pemerintah, serta basis data untuk layanan publik.

Atas penilaian positif dari Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri tersebut, Bupati Surunuddin, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pihak Kemndagri, atas perhatian yang diberikan terhadap Pemkab Konsel dalam hal penerapan SPBE ini.

“Sejak awal kita terus menjalankan dan meningkatkan kualitas digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan. Meski tertinggi di Sultra tapi kita belum puas, makanya kita terus berbenah dan akan ditingkatkan lagi,” tegas Surunuddin.

Bupati dua periode ini pun menegaskan, masih ada beberapa sistem pemerintahan berbasis elektronik yang harus disinkronkan lagi. Termasuk Sumber Daya Manusianya (SDM) yang juga masih perlu dikembangkan. Sebab menurutnya, transformasi digital ini harus dikelola oleh SDM yang mumpuni.

“Rencananya Februari ini kita akan mengirim dua orang dari masing-masing OPD untuk fokus mendalami SPBE. Sehingga dalam pengoperasiannya tidak lagi ada keragu-raguan,” pungkasnya. (red/EIn)

Sumber: Diskominfo Konsel