KENDARI, EDISIINDONESIA.id — Partai NasDem diminta menjelaskan secara terbuka alasan di balik pergantian La Ode Tariala dari jabatan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra). Permintaan ini disampaikan oleh kader senior Partai NasDem Sultra, Jurni.

Menurut Jurni, pergantian pimpinan DPRD Sultra harus disertai alasan yang jelas. Sebab, dalam waktu satu tahun saja sudah terjadi dua kali pergantian, dan hal ini tentu memancing tanda tanya di tengah masyarakat.

“Publik pasti bertanya, dalam satu tahun mengganti dua orang, apa alasannya? Ali Mazi harus jelaskan ini ke publik. Memang benar mengganti ketua adalah hak partai, tapi dulu Tariala ditunjuk oleh partai. Kalau sekarang diganti, harus ada alasannya,” ujar Jurni, Jumat (28/8/2026).

Ia menyoroti sebelumnya NasDem telah menunjuk Syahrul Said, lalu digantikan oleh Sudarmanto, dan kini Tariala pun ikut diganti. Jurni menilai hal ini sama saja merusak tatanan partai sendiri di Sultra.

“Kalau saya jadi Surya Paloh, saya pasti sayang sekali. Kalau di internal saja saling dipertengkarkan seperti ini, artinya NasDem sedang mengecilkan diri sendiri di Sultra,” tegasnya.

Jurni memperingatkan, pola kepemimpinan seperti ini perlahan akan membuat NasDem kehilangan kepercayaan dari kader maupun masyarakat.

“Posisi Ketua DPRD yang diraih NasDem itu bukan semata-mata hasil kerja pimpinan partai saja. Itu berkat kerja keras para calon legislatif yang berjuang di lapangan. Kalau kader justru dipertontonkan konflik dan pergantian tanpa alasan, orang akan berpikir dua kali untuk bergabung dengan NasDem,” jelasnya.

Lebih jauh, Jurni mempertanyakan semangat restorasi yang selama ini menjadi ciri khas NasDem. Menurutnya, apa yang terjadi di Sultra justru jauh dari semangat itu.

“NasDem dikenal dengan slogan restorasi. Tapi kalau dibuka-bukaan, yang terjadi di bawah kepemimpinan Ali Mazi ini justru bukan restorasi, melainkan saling tawar-menawar dan bayar-membayar,” tudingnya.

Jurni menegaskan, publik berhak tahu alasan sesungguhnya Tariala diganti. Alasan “hak partai” saja tidak cukup, karena partai ini dipilih oleh rakyat. Terlebih Tariala adalah wakil dari daerah pemilihan Muna, sehingga masyarakat di sana berhak mengetahui kesalahan apa yang diperbuatnya hingga harus diganti.

“Kalau saya warga Dapil Muna, saya pasti bertanya: apa kesalahannya sampai harus diganti? Tariala itu perpanjangan tangan kami memperjuangkan hak-hak masyarakat di sana. Sekarang diganti begitu saja, seolah tanggung jawab kepada daerah pemilihan diabaikan,” kata Jurni.

Ia pun meminta Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, ikut mencermati masalah ini. Jurni mempertanyakan apakah informasi yang diterima pimpinan pusat sudah lengkap dan benar. Sebab, pergantian pimpinan wajar saja jika alasannya jelas — seperti mengundurkan diri atau ada masalah hukum. Namun kalau tiba-tiba diganti tanpa alasan yang masuk akal, di mana letak demokrasinya di dalam partai?

“NasDem dikenal sebagai partai pembawa perubahan dan restorasi. Sebaiknya jangan mempertontonkan keributan internal seperti ini kepada masyarakat Sultra. Kalau terus begini, lama-kelamaan NasDem justru dipandang buruk oleh masyarakat,” ujar Jurni.

Ia pun menyoroti kebiasaan pergantian kader yang terlalu sering di bawah kepemimpinan Ali Mazi. Belum lagi beredarnya informasi soal adanya orang yang sudah membayar sejumlah uang namun tidak mendapatkan rekomendasi politik. Hal-hal seperti inilah yang menjadi catatan buruk NasDem di mata masyarakat Sultra.

“Kalau terus begini, saya yakin NasDem perlahan akan tertinggal dan mundur ke depannya. Semoga Ali Mazi segera memberikan penjelasan yang terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat Sultra,” pungkas Jurni.(**)