NTT, EDISIINDONESIA.id – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menghadiri pembukaan Rapat Kerja (Raker) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7/2026).

Mengusung tema “Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, forum ini diikuti oleh gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia sebagai wadah strategis memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antardaerah dalam mendukung pembangunan nasional.

Kegiatan diawali sambutan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan APPSI atas kepercayaan menjadikan NTB tuan rumah penyelenggaraan, yang dinilai sebagai kehormatan bagi masyarakat setempat.

“APPSI bukan sekadar forum koordinasi, melainkan ruang kolaborasi saling belajar, bertukar pengalaman, dan menghadirkan solusi atas tantangan pembangunan. Setiap daerah punya karakter berbeda, namun kita dipersatukan tanggung jawab yang sama: memastikan daerah tumbuh, mandiri, dan menyejahterakan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan forum ini dirancang merumuskan rekomendasi berdasar kondisi nyata di lapangan. Ia menambahkan APPSI terus mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, serta meminta reformulasi kebijakan Pajak Air Permukaan agar lebih berkeadilan dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

APPSI juga akan terus berdialog dengan kementerian guna menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan daerah.

Secara resmi, kegiatan dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Dalam pemaparannya, ia menyoroti lima tantangan utama yang kini dihadapi kepala daerah:

Dinamika geopolitik global yang berdampak langsung ke daerah;

Pengawalan kebijakan nasional seperti Koperasi Desa, desa nelayan, dan janji politik;

Keselarasan visi misi daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;

Pemahaman tren media sosial serta kewaspadaan terhadap risiko pelanggaran hukum;

Kewaspadaan tinggi terhadap aspek hukum pengawasan lembaga penegak hukum seperti KPK, Bareskrim, dan Kejaksaan.

“Berselancar di antara lima tantangan ini tidak mudah. Karena itu, para kepala daerah harus terus mempererat silaturahmi dan berkoordinasi secara intens,” tegas Bima Arya.

Ia juga menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait fungsi ganda gubernur: sebagai kepala daerah otonom sekaligus perwakilan pemerintah pusat di wilayahnya. Gubernur diharapkan mengoordinasikan kebijakan nasional bersama bupati dan wali kota, memimpin pelaksanaan program prioritas, menjadi teladan integritas, serta memperhatikan penegasan batas wilayah administrasi.

Terkait keterbatasan anggaran, Wamendagri menegaskan pemerintah daerah harus berubah menjadi transformer, bukan sekadar bertahan. Tantangan fiskal harus diubah menjadi peluang lewat efisiensi belanja, peningkatan investasi, optimalisasi aset dan kinerja BUMD/BLUD, penyederhanaan regulasi, serta percepatan penyusunan tata ruang sebagai fondasi ekonomi berkelanjutan.(**)