EDISIINDONESIA.id – Presiden Prabowo Subianto mengaku kaget mengetahui jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai lebih dari 1.000 entitas usaha. Ia semakin terkejut karena banyak anak usaha BUMN yang tidak boleh diaudit negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam acara tasyakuran satu tahun Danantara di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).

Prabowo mulanya bercerita bahwa dirinya mengira jumlah perusahaan negara yang harus dikelola sekitar 250 entitas. Namun jumlahnya ternyata mencapai lebih dari 1.000 perusahaan jika termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan.

“Tidak mungkin kita ngelola 250 perusahaan (BUMN). Bahkan ternyata saya baru tahu bukan 250, tetapi 1.000 perusahaan lebih. Tidak ada pelajaran manajemen di mana pun di dunia bahwa satu manajemen bisa mengelola 1.000 entitas,” ungkap Prabowo.

Prabowo kemudian menyoroti sejarah pembentukan perusahaan negara sejak awal kemerdekaan yang bertujuan membangun industri strategis nasional, mulai dari industri tekstil, kertas, hingga farmasi.

Kepala negara menilai pembentukan tersebut sejatinya merupakan iktikad baik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong perekonomian nasional.

Namun, seiring berjalannya waktu, banyak BUMN yang menyimpang menyusul lahirnya berbagai anak perusahaan dengan jumlah semakin besar. Presiden pun mencontohkan PT Pertamina (Persero) yang disebut memiliki sekitar 200 anak dan cucu perusahaan.

“Ternyata iktikad baik pendiri-pendiri bangsa itu akhirnya melahirkan anak perusahaan, cucu perusahaan, dan cicit perusahaan. Saya kaget, Pertamina punya 200 anak dan cucu perusahaan,” ucap Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga bercerita ada hal lain yang membuatnya semakin terkejut. Pasalnya, banyak anak usaha BUMN yang tidak bisa diaudit oleh negara.

“Anehnya lagi, ada peraturan yang lebih aneh, kalau BUMN boleh diaudit oleh negara, katanya cucu perusahaan tidak boleh diaudit. Peraturan dari mana ini?” tanya presiden.

Melihat kondisi tersebut, Presiden Prabowo semakin yakin bahwa pembentukan Danantara merupakan langkah yang tepat, terutama agar aset-aset negara yang sangat besar dan tersebar di berbagai BUMN dapat dikelola secara terintegrasi.

Menurut Prabowo, konsolidasi manajemen melalui Danantara diperlukan agar pengelolaan aset negara lebih efisien dan transparan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Jadi saudara-saudara, premis kita ternyata benar. Konsolidasi, satu manajemen, dengan rasional, dengan standar-standar terbaik dunia,” tegas Prabowo. (edisi/bs)