JAKARTA, EDISIINDONESIA.id – Dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam bisnis judi online di Kamboja terus menjadi sorotan. Politisi Partai Gerindra tersebut memilih bungkam, tanpa bantahan atau klarifikasi, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan publik.

Investigasi media pada April 2025 mengungkap nama Dasco dalam dokumen perusahaan Golden Princess Hotel dan Casino di Bavet City, Kamboja. Hal ini semakin relevan dengan kasus perdagangan orang dan eksploitasi digital WNI di lokasi serupa.

Redaksi TEMPO mengklaim telah berupaya meminta tanggapan Dasco, namun tidak mendapat respons. Beberapa kader Gerindra membela dengan menyebut laporan itu sebagai “fitnah politik”. Ketua Harian Gerindra, Ahmad Muzani, menilai tudingan itu sebagai “insinuasi tingkat tinggi”, meskipun dokumen bisnis mencantumkan nama Dasco dalam jaringan perusahaan di Kamboja.

Sikap diam Dasco memicu berbagai tafsir. Aktivis antikorupsi, Wanda Assyura, menilai diamnya Dasco bukan sebagai kebijaksanaan, melainkan keangkuhan dan pengkhianatan terhadap demokrasi. Tagar “DascoBukaSuara” ramai di media sosial, dengan tuntutan audit rekening oleh PPATK dan pemeriksaan LHKPN oleh KPK.

Wanda Assyura khawatir kasus ini menjadi “batu sandungan moral” bagi Prabowo dan mendesak Gerindra untuk menjaga integritas partai. Satgas Judi Online yang dibentuk pemerintah terancam kehilangan kredibilitas jika elite politik terlibat.

Sumber hukum di PPATK membenarkan adanya permintaan pemantauan transaksi lintas negara terkait jaringan kasino di Kamboja, namun belum ada keterangan resmi mengenai keterlibatan Dasco. Sementara itu, anggota Komisi III DPR mendesak KPK untuk bertindak.

Diskusi internal di Gerindra mengenai Dasco menjadi sensitif. Beberapa kader berharap Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas jika tudingan terbukti. Wanda Assyura menyebut Dasco sebagai “bom waktu” yang dapat merusak reputasi partai dan presiden.

Publik menanti kejelasan dan transparansi dari Dasco. Jika bersih, ia diharapkan membuka semua data terkait rekening, aset keluarga, dan transaksi luar negeri. Jika tetap diam, persepsi publik akan semakin negatif.(**)