KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Percepatan Pendataan Lahan dalam rangka Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP).

Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting di Command Center Balai Kota Kendari.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tersebut bertujuan mempercepat pendataan lahan dan aset daerah guna mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.

Program strategis nasional ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan.

Dalam arahannya, Mendagri menyoroti rendahnya capaian pendataan aset di daerah. Dari total 75.266 desa, baru sekitar 7 persen atau 5.339 desa yang telah melakukan pendataan lahan.

Sementara di tingkat kabupaten/kota baru 15 daerah, dan di tingkat provinsi baru tiga dari 38 provinsi yang terlibat aktif.

“Perlu ada upaya agresif dari pemerintah daerah. Program ini harus menjadi prioritas. Kita akan dorong bersama dengan jajaran TNI agar pendataan bisa selesai lebih cepat,” tegas Mendagri.

Program Koperasi Merah Putih (KMP) memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.

Pelaksanaannya dikawal oleh Satuan Tugas Nasional yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Mabes TNI, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Lokasi yang akan dijadikan pusat kegiatan KMP wajib memenuhi empat kriteria utama: memiliki status hukum yang jelas dan bersertifikat, luas minimal 1.000 meter persegi, lokasi strategis dan mudah diakses masyarakat, serta kondisi tanah yang stabil dan aman dari bencana.

Sekretaris Menko Bidang Pangan, Kasan, menjelaskan bahwa setelah tahap pendataan dan pembentukan kelembagaan, tahap berikutnya adalah pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Pendanaan tahap awal telah dikucurkan untuk ribuan titik di berbagai provinsi, dengan target 20.000 unit KMP rampung pada November 2025.

Sementara itu, Sesmen Koperasi Ahmad Zabadi menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan model koperasi inklusif di mana seluruh warga desa menjadi pemilik dan penerima manfaat.

Ia menjelaskan bahwa total pembiayaan mencapai Rp210 triliun yang disiapkan oleh Himbara dan BSI untuk pembangunan fisik seperti bangunan, gudang, armada transportasi, dan perlengkapan operasional lainnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan bahwa daerah yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap percepatan program KMP akan mendapatkan insentif fiskal.

Pemerintah menyiapkan dana insentif sebesar Rp1 triliun pada tahun depan bagi daerah terbaik, dua provinsi, tiga kota, dan lima kabupaten, yang berhasil menunjukkan progres signifikan dalam mendukung program tersebut.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kota Kendari menyatakan dukungannya terhadap percepatan pendataan lahan dan aset untuk Koperasi Merah Putih, sejalan dengan visi mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis masyarakat serta memperkuat sektor koperasi di tingkat kelurahan.(**)