KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Gelombang keresahan publik kembali disuarakan Cipayung Plus Sulawesi Tenggara (Sultra).

Gabungan organisasi mahasiswa yang terdiri dari PMII, IMM, HMI MPO, GMNI, LMND, KAMMI, GMKI, PMKRI, dan KMHDI itu menyatakan sikap tegas atas berbagai persoalan bangsa.

Mulai dari kenaikan tunjangan DPR RI, lambannya pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga tragedi wafatnya driver ojek online Affan Kurniawan yang dilindas mobil Brimob.

Plh. Ketua DPD IMM Sultra, Askal, menilai aksi ini adalah akumulasi kemarahan rakyat akibat abainya pemerintah.

“Seluruh elemen pemerintahan harus lebih peka terhadap situasi yang ada. Jangan sampai rakyat terus dibiarkan menderita,” tegasnya.

Senada, Ketua PW KAMMI Sultra, Iwan Haridi, menekankan bahwa aksi ke jalan hanyalah “alarm keras” bagi pemerintah.

“Kenaikan tunjangan DPR RI di tengah rakyat yang terhimpit adalah bentuk ketidakpekaan elit politik. DPR seharusnya bercermin, bukan memperbesar fasilitas diri mereka,” ujarnya.

Wakil Ketua I PKC PMII Sultra, Rian Rinaldi, menyoroti tindakan represif aparat, termasuk kasus meninggalnya Affan Kurniawan.

“Tujuh personel Brimob yang menyebabkan Affan tewas harus dihukum seadil-adilnya. Ini noda kelam yang akan terus tercatat dalam sejarah kepolisian,” katanya lantang.

Ketua PMKRI Kendari, Fandi Ferdinandus, mengkritik DPR yang justru memperbesar fasilitas saat rakyat menanggung beban pajak.

“Masyarakat dicekik pajak, tapi kesejahteraan mereka diabaikan. Ini pengkhianatan moral,” tegasnya.

Dari HMI Konsel MPO, Indra Dapa, menekankan masih banyak kasus pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal yang diduga dibiarkan aparat.

“Hukum di Sultra harus ditegakkan, jangan hanya tajam ke rakyat kecil,” katanya.

Nada serupa datang dari Ketua GMKI Kendari, Jans Victor, yang mengingatkan presiden agar bertindak cepat.

“Tunjangan DPR RI yang naik justru menambah keresahan. Kami mengajak masyarakat untuk terus mengawal kebijakan agar pemerintah tidak sewenang-wenang,” tegasnya.

Sekretaris PD KMHDI Sultra, Komang Agus Saputra, menilai kenaikan tunjangan DPR menjadi pemicu utama maraknya aksi massa di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir.

Menurutnya, langkah tersebut memperlihatkan rendahnya kepekaan sosial wakil rakyat di tengah penderitaan masyarakat yang masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi.

“DPR harus sadar, kebijakan dan sikap yang tidak empati seperti ini hanya akan memperkeruh keadaan. Jalan terbaik adalah meminta maaf kepada rakyat dan memenuhi tuntutan mereka,” tegas Komang.

Ia juga mengingatkan, jika DPR tidak segera mengambil langkah nyata, potensi gelombang protes masyarakat akan semakin besar dan berisiko menimbulkan instabilitas politik maupun ekonomi.

Sekretaris EW LMND Sultra, Ifan, meminta pemerintah lebih fokus pada rakyat kecil.

“Rakyat butuh kepastian, bukan pidato kosong. Pemerintah harus berhati-hati dalam bersikap, jangan memicu keresahan,” ujarnya.

Sekretaris DPD GMNI Sultra, Hasir, menilai tindakan aparat dalam kasus Affan Kurniawan adalah bentuk pelanggaran prosedur.

Ia juga menuntut PAW bagi Uya Kuya, Sahroni, dan Eko Patrio karena dianggap tidak pantas duduk di kursi DPR RI.

“Pernyataan kontroversial, joget di ruang sidang, dan musik DJ di parlemen adalah penghinaan bagi rakyat yang sedang susah,” tegasnya.

Sikap Cipayung Sulawesi Tenggara:

1. Mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri.

2. Menuntut reformasi total Polri menyusul rentetan kasus pelanggaran.

3. Menekan Presiden agar melakukan evaluasi dan reshuffle kabinet.

4. Mendesak penertiban izin usaha pertambangan (IUP) di Sultra.

5. Meminta penindakan tegas atas dugaan penunggakan pajak PT VDNI.

6. Mengecam kebijakan DPR RI menaikkan tunjangan anggota dewan.

7. Mengecam pernyataan kontroversial anggota DPR RI Sahroni.

8. Mendesak Uya Kuya dan Eko Patrio mundur dari kursi DPR RI.

9. Mendesak PAN dan NasDem segera melakukan PAW terhadap ketiga anggota DPR RI tersebut.

10. Mendesak pimpinan DPR RI membatalkan kenaikan tunjangan DPR.

11. Menuntut Kapolri bertanggung jawab atas wafatnya Affan Kurniawan.

12. Mendesak Kapolda Sultra melarang tindakan represif aparat saat pengamanan aksi.

13. Mendesak evaluasi Polri agar menegakkan SOP dengan cara humanis.

14. Mendesak DPR RI memanggil dan mengevaluasi aplikator ojek online.(**)