KOLAKA, EDISIINDONESIA.id – Aksi unjuk rasa kelompok yang menamakan diri “Masyarakat Lingkar Tambang” (MATA) di kawasan IUP PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, berbuntut reaksi keras.

Demonstrasi yang bertepatan dengan kunjungan investor asal Jepang itu dinilai mencoreng citra investasi dan menebar keresahan.

Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch (IGW), Risal Hidayatullah, mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk turun tangan. Ia menilai peristiwa ini bukan sekadar unjuk rasa biasa.

“Pemerintah daerah dan aparat keamanan wajib memberikan jaminan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan investasi,” tegas Risal, Senin (16/06/2025).

Menurut Risal, demonstrasi hanya sah jika murni untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun aksi yang dilakukan MATA saat momen strategis kedatangan investor justru menimbulkan tanda tanya besar.

“Meski pihak perusahaan telah terbuka menerima aspirasi, tindakan yang mengarah pada premanisme harus diproses hukum secara adil dan terbuka,” katanya.

IGW memandang gangguan terhadap agenda strategis investasi, khususnya di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagai tindakan yang tak bisa dianggap sepele.

“Mereka (investor) adalah tamu negara. Kedatangan mereka membawa harapan bagi masyarakat dan pemerintah. Maka gangguan terhadap agenda tersebut tak bisa dipandang enteng,” jelasnya.

Risal juga menyinggung visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin membentuk iklim investasi yang sehat, terutama di sektor hilirisasi tambang. Ia mengingatkan bahwa benturan sosial di lapangan justru bisa menjadi penghalang utama.

“Presiden Prabowo menekankan pentingnya iklim investasi yang sehat. Jika dibiarkan, kejadian seperti ini bisa menjadi antitesis dari semangat tersebut,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan peran ormas seharusnya menjadi penenang, bukan pemantik konflik.

“Organisasi masyarakat seharusnya membawa cahaya, bukan api,” ujarnya.

IGW juga menyuarakan dukungan terhadap keberadaan PT CNI yang telah membangun fasilitas smelter sebagai bagian dari transformasi energi nasional.

“Semua pihak semestinya mendukung langkah pembangunan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Di sisi lain, dugaan keterlibatan pihak-pihak internal perusahaan dalam aksi demonstrasi mulai mengemuka. Sumber internal yang dekat dengan proses investigasi mengungkapkan bahwa kendaraan dalam aksi tersebut diketahui milik Asbar, vendor dari Kalla Beton, yang disebut sebagai kerabat dekat HS, pengusaha penyedia kendaraan operasional dan vendor resmi PT CNI.

“Keterlibatan ini membuka kemungkinan adanya konflik kepentingan dan kebocoran informasi dari internal perusahaan kepada jejaring aksi,” ungkap sumber tersebut.

Kelompok MATA Wolo juga diketahui memiliki hubungan erat dengan sejumlah pengklaim lahan dan karyawan lokal. Dua nama mencuat sebagai motor aksi, yakni Mallapiang dan Fasil Wahyudi yang disebut aktif menggulirkan narasi perlawanan terhadap perusahaan.

Keduanya juga terhubung dengan perkara hukum lain: kasus pendudukan lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) oleh Rustam, yang saat ini tengah ditangani Direktorat Tipidter Polda Sultra.

Atas rangkaian insiden ini, Risal mendesak langkah tegas dari pihak kepolisian.

“Kami berharap Kapolda Sultra memberi kepastian hukum dan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam aksi yang mengganggu stabilitas daerah serta menghambat investasi, terutama di kawasan PSN dan Objek Vital Nasional,” pungkasnya. (**)