EDISIINDONESIA.id-Citra positif Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya tinggi, tampak terdampak kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia terkait larangan penjualan elpiji 3 kg secara eceran. Keputusan ini memicu kelangkaan gas melon di warung-warung kelontong, menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan di masyarakat.

Efriza, pakar ilmu pemerintahan, menyoroti kebijakan ini sebagai contoh buruk pengelolaan kebutuhan pokok. Ia mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, terutama mengingat angka kepuasan publik terhadap pemerintahan yang mencapai 80,9 persen berdasarkan survei.

Larangan tersebut dinilai tidak hanya menciptakan kesulitan akses bagi masyarakat, tetapi juga mencerminkan proses pembuatan kebijakan yang tidak becus dan kurang koordinasi.

Efriza menambahkan, kebijakan ini semakin memprihatinkan karena tidak berasal dari inisiatif Presiden Prabowo, menunjukkan adanya ketidakselarasan dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan. Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri ESDM, dianggap bertanggung jawab atas dampak negatif kebijakan tersebut, termasuk atas komentarnya yang justru menyalahkan masyarakat.

Ketidakharmonisan antara kebijakan menteri dan citra presiden ini menjadi sorotan tajam, membayangi popularitas Presiden Prabowo yang sebelumnya tinggi.(edisi/rmol)