JAKARTA, EDISIINDONESIA.id – Forum Jurnalis Indonesia (FJI) mengecam keras pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto yang meminta LSM dan wartawan ditangkap. Pernyataan tersebut dinilai sebagai upaya untuk membungkam kritik terkait penggunaan Dana Desa (DD).

Meskipun Kemendes PDTT telah meluncurkan aplikasi JAGA DESA untuk pengawasan DD, FJI menilai hal tersebut belum menjamin penggunaan dana tepat sasaran dan pemerataan ekonomi di desa, khususnya di desa-desa terisolir. “Banyak desa yang terbengkalai meski penerimaan DD terus bergulir setiap tahunnya,” ungkap Budiman dari FJI. Kondisi perekonomian masyarakat desa pun dinilai masih memprihatinkan.

FJI menganggap pernyataan Mendes PDTT sebagai bentuk kegagalan pengawasan penggunaan DD. Mereka mendesak pihak berwenang untuk menindaklanjuti pernyataan kontroversial tersebut sesuai hukum yang berlaku, dan memberikan perlindungan kepada jurnalis sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

FJI juga meminta Mendes PDTT untuk membuktikan pernyataannya. Mereka menduga pernyataan tersebut bertujuan membatasi kerja jurnalis dan LSM dalam mengawasi penggunaan APBN, termasuk DD, demi memastikan transparansi pemerintahan.

Budiman menegaskan, profesi jurnalis dilindungi undang-undang dan memiliki peran penting dalam menyampaikan kebenaran, selama tetap mematuhi kode etik jurnalistik. (**)