JAKARTA, EDISIINDONESIA.id- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, memberikan pernyataan yang menepis anggapan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Program 3 juta rumah ini tidak akan membebani APBN. Kita sudah memiliki skema yang terstruktur untuk memastikan program ini berjalan tanpa menguras anggaran negara,” ujar Fahri Hamzah saat ditemui di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Fahri menjelaskan, program ini akan dijalankan melalui skema pembiayaan yang melibatkan berbagai pihak, seperti swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat. “Kita akan memanfaatkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang lebih mudah diakses, serta mendorong investasi swasta dalam pembangunan perumahan,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa program ini akan fokus pada pembangunan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), millennial, dan generasi Z. “Kita ingin memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak,” tegasnya.

Pernyataan Fahri Hamzah ini muncul menyusul kekhawatiran sejumlah pihak terkait potensi beban APBN dalam program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Namun, Fahri menegaskan bahwa program ini dirancang dengan cermat dan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.

“Program ini tidak hanya akan menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor properti dan menciptakan lapangan kerja baru,” tutupnya. (**)