KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budi Revianto mengungkapkan, terdapat beberapa tantangan di Provinsi Sultra yang bisa menjadi fokus perhatian.

Pertama terkait kemiskinan. Mantan Kapolda Sultra pada 2016-2018 ini mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi lonjakan angka kemiskinan di Sultra pada periode 2023 sebesar 11,43 persen.

Kedua yaitu masalah sumber daya alam (SDA). Menurutnya, Sultra memiliki SDA mineral yang kaya, namun berdasarkan data ESDM dan KPK terdapat sejumlah persoalan, diantaranya beberapa perusahaan tambang ditemukan tidak taat administrasi, perizinan, maupun pajak.

“Termasuk potensi konflik sosial mengenai ketenagakerjaan dan lahan dengan masyarakat sekitar (pertambangan),” katanya usai mengikuti saat serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra periode 2018-2023 kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Jumat (8/9/2023).

Tantangan ketiga, tambah Andap, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, juga terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi. Diantaranya yaitu, lemahnya pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal, berupa bangunan dan akses jalan.

“Kemudian adanya keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan dalam pengerjaan irigasi dan jaringan organisasi perangkat daerah, lemahnya pengelolaan aset tetap Pemda yang ditunjukkan dengan adanya kehilangan aset, kerusakan aset, serta permasalahan administrasi barang habis pakai,” bebernya.

Fokus keempat yaitu, berdasarkan hasil Musrenbang Sultra tahun 2023, terdapat empat aspek permasalahan dan isu strategis yang masih menjadi pembahasan utama. Diantaranya yaitu pembangunan manusia, pemulihan perekonomian daerah dan penanggulangan kemiskinan, tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kapasitas infrastruktur daerah dan wilayah terutama infrastruktur penunjang sektor unggulan.

Selain itu, Pj Gubernur juga menemukan setidaknya ada empat kebijakan prioritas pembangunan yang belum dilakukan.

Pertama, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap layanan dasar, kedua peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan Ketiga tata kelola pemerintahan yang baik, dan ketiga, pengurangan kesenjangan antara wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah untuk mendukung konektivitas.

Terakhir yaitubterkait Pemilu. Andap mengungkapkan, berdasarkan hasil pemetaan dari Bawaslu terdapat potensi kerawanan dalam proses tahapan pemilu di Sultra. Diantaranya yaitu praktik politik uang, potensi sara yang ditunggangi oleh kepentingan tertentu yang dapat memicu konflik sosial, serta netralitas ASN.

Lanjut ia menyampaikan, berdasarkan indeks potensi kerawanan Pemilu dari 17 kabupaten kota yang ada di Sultra, terdapat dua Kabupaten dengan kategori rawan yaitu Muna dan Muna Barat.

“Dalam jabatan saya singkat ini, mohon dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan kebijakan pembangunan Provinsi Sultra sebagai bagian dari melaju Indonesia, menaklukkan, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” tutupnya.