MUBAR, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah daerah (Pemda) bersama tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dan Forkopimda dilakukan launching aplikasi sistem informasi perkembangan harga pangan (SiPengharapan).

Launching aplikasi tersebut,
berdasarkan keputusan Bupati Muna Barat Nomor: 105 tahun 2022 tentang pengendalian inflasi daerah.

“Tujuan di launchingnya aplikasi ini untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Muna Barat,” kata Penjabat Bupati Mubar, Bahri, Rabu (21/12/2022).

Bahri mengatakan telah dilakukan inovasi berupa pembuatan aplikasi sistem informasi perkembangan harga pangan (SiPengharapan) yang manfaatnya memberi kemudahan untuk mendapat informasi harga setiap saat diseluruh pasar yang ada di Kabupaten Muna Barat.

“Secara teknis ada optimalisasi sistem ini akan di kelola oleh Dinas Ketahanan Pangan karena ketahanan pangan akan juga mengkoordinasikan 12 pasar dan ada 12 petugas disana yang tugasnya menginput melihat perkembangan harga di pasar 20 komiditas dan kemudian diinput dalam sistem,” jelasnya.

Lanjut Alumni STPDN 07 Jatinangor ini menambahkan, pemerintah dan masyarakat bisa melihat harga apa saja yang naik, maka dari harga itu akan bandingkan perbulan maka akan ketahuan di Kabupaten Mubar komiditas mana saja yang menyumbang inflasi.

“Misalnya komiditas cabai maka dari itu kita sebagai dasar kita bisa melakukan intervensinya. Untuk intervensinya ada enam langka sesuai perintah presiden yakni, melakukan operasi pasar, sidak di pasar, kita lakukan kerjasama antar daerah, melakukan menanam gerakan cepat tanam cepat panen, memberikan subdisi,” ujar dia.

Ini akan terpantau dengan aplikasi SiPengharapan, kata dia pihaknya akan bereaksi dengan melakukan operasi pasar sehingga pemerintah akan intervensi pasar agar stabil.

“Jadi kita intervensi dengan mengurangi beban masyarakat meningkatkan pendapat masyarakat dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan,” ungkapnya.

Dia menambahkan dalam konteks mengurangi beban pengeluaran masyarakat pihaknya mengundang BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan guna menyaksikan masyarakat kesehatan itu gratis.

“Sudah kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan memastikan 10 ribu lebih pekerja rentang kami masyarakat miskin kami yang masuk data dalam kemiskinan itu saya jaminkan ketenagakerjaan,” ungkapnya.

“Jadi golnya angka kemiskinan semakin turun, ini terjadi inflasi kenaikan harga akan menyebabkan tingkat kemiskinan naik maka kita intervensi dengan program pengemasan kemiskinan dengan mengurangi pengangguran,” pungkasnya. (**)