KONAWE, EDISIINDONESIA.id — Pemerintah Kabupaten Konawe menyambut kedatangan tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) implementasi Desa Antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Desa Ahuawatu, Kecamatan Pondidaha, pada Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan nilai-nilai antikorupsi, transparansi pelayanan publik, serta tata kelola keuangan desa yang akuntabel terus dijalankan.

Perlu diketahui, Desa Ahuawatu telah meraih predikat Desa Antikorupsi dari KPK pada tahun 2023 lalu sebuah capaian yang diraih berkat penerapan berbagai indikator tata kelola pemerintahan desa yang baik, khususnya dalam pelayanan masyarakat dan pengelolaan anggaran.

Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T., menyampaikan apresiasi atas keberhasilan tersebut. Namun ia mengingatkan agar pencapaian itu tidak berhenti sekadar pada pemenuhan syarat administrasi.

“Jangan hanya sebatas di atas kertas. Harus tetap konsisten menjaga budaya antikorupsi, terutama menghilangkan segala bentuk praktik gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Yusran.

Pengawasan, kata dia, tidak bisa dilakukan sendirian. Diperlukan sinergi antara pemerintah desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparat penegak hukum, hingga seluruh lapisan masyarakat agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

Yusran juga mengajak desa-desa lain menjadikan keberhasilan Ahuawatu sebagai motivasi, bukan rasa iri. “Jangan cemburu apabila Ahuawatu mendapat perhatian atau bantuan. Jadikan itu dorongan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pelayanan, sehingga desa Anda pun bisa menjadi perhatian,” pesannya.

Ia berharap Desa Ahuawatu mampu menjadi teladan bagi seluruh desa di Konawe dalam membangun pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan warga.

Selain penguatan budaya antikorupsi, Bupati juga mendorong pemerintah desa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melahirkan inovasi dalam pelayanan dan pembangunan. “Teknologi mempermudah pekerjaan setiap desa harus mampu menggunakannya untuk kemajuan wilayahnya,” ujarnya.

Sebagai wadah memamerkan sekaligus mengevaluasi berbagai kemajuan tersebut, Pemkab Konawe akan menggelar Expo Inovasi Daerah pada 11 November 2026. Seluruh desa dan kelurahan diundang untuk menampilkan produk unggulan, inovasi, serta tata kelola pemerintahan selama dua tahun terakhir. Kegiatan ini akan dihadiri tidak hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga perwakilan pemerintah provinsi, pusat, BPK, dan OJK Sultra.

“Silakan tampilkan apa yang telah Anda bangun. Ini bukan sekadar pameran, melainkan cermin kemajuan sekaligus bahan perbaikan bersama ke depan,” pungkas Yusran.

Tim Monev KPK dipimpin langsung oleh Kepala Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Ariz Dedy Arham, didampingi Desi Aryati Sulastri dan Bunga Abadiah.(**)