KONAWE. EDISIINDONESIA.id- Pemerintah Kabupaten Konawe menyambut kedatangan tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Desa Antikorupsi KPK RI yang meninjau Desa Ahuawatu, Kecamatan Pondidaha, Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini menjadi peninjauan berkelanjutan atas penerapan nilai-nilai transparansi, pelayanan publik bersih, serta tata kelola keuangan desa yang akuntabel.

Desa Ahuawatu resmi meraih predikat Desa Antikorupsi dari KPK pada tahun 2023 lalu, berdasarkan pemenuhan berbagai indikator tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Capaian Bukan Sekadar Label

Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Ahuawatu, namun sekaligus mengingatkan agar capaian tersebut tidak berhenti di kertas atau pemenuhan syarat administrasi semata.

“Jangan hanya sebatas pemenuhan administrasi, tetapi harus tetap konsisten. Kita butuh peran masyarakat dan pemerintah saling mengawasi baik pelayanan publik maupun pengelolaan keuangan desa,” tegas Yusran.

Ia menekankan penghapusan praktik gratifikasi harus menjadi budaya yang dijalankan sehari-hari. Pengawasan pun tidak bisa dilakukan satu pihak saja, melainkan butuh sinergi pemerintah desa, Organisasi Perangkat Daerah, aparat penegak hukum, hingga seluruh warga.

Jadikan Teladan, Bukan Alasan Iri

Bupati juga mengimbau desa-desa lain di Konawe agar tidak merasa tersaingi apabila Ahuawatu mendapat perhatian atau bantuan lebih lanjut.

“Saya minta, jangan cemburu. Jadikan itu motivasi untuk memperbaiki pelayanan dan keuangan desanya masing-masing, sehingga ikut menjadi perhatian pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Desa Ahuawatu diharapkan benar-benar menjadi contoh nyata pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan warga.

Dorong Inovasi & Teknologi, Siap Gelar Expo 11 November

Selain penguatan budaya antikorupsi, Bupati Yusran mendorong seluruh desa memanfaatkan teknologi untuk melahirkan inovasi pelayanan dan pembangunan.

“Teknologi mempermudah pekerjaan. Setiap desa harus mampu memanfaatkannya untuk menciptakan inovasi yang membangun desanya,” pesannya.

Sebagai wujud nyata, Pemkab Konawe akan menggelar Expo Inovasi Daerah pada 11 November 2026, melibatkan seluruh desa dan kelurahan untuk menampilkan produk unggulan, inovasi, serta kemajuan tata kelola dua tahun terakhir. Hadir tidak hanya unsur daerah, tetapi juga perwakilan pemerintah provinsi, pusat, BPK, dan OJK Sultra.

Expo ini bukan sekadar pameran sekaligus menjadi sarana evaluasi agar pemerintah kabupaten memahami capaian, kendala, dan terobosan di tiap wilayah sebagai bahan perbaikan ke depan.

Melalui monev KPK dan ajang expo mendatang, Pemkab Konawe menegaskan komitmen mewujudkan tata kelola desa yang makin transparan, akuntabel, inovatif, dan melayani sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

Tim Monev KPK dipimpin langsung oleh Kepala Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Ariz Dedy Arham, didampingi Desi Aryati Sulastri dan Bunga Abadiah.(**)